FORKOM EKS MENWA UI



 
IndeksPortalMilisWebBeritaGalleryCalendarFAQPencarianPendaftaranLogin
PARA ALUMNI DAN ANGGOTA RESIMEN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA SILAHKAN BERGABUNG DI FORUM KOMUNIKASI INI ...
ANDA ANGKATAN APA?
Login
Username:
Password:
Login otomatis: 
:: Lupa password?
Real Time Clock

JADWAL SHOLAT
HARI INI
SELURUH WILAYAH INDONESIA





ARAHKAN POINTER KE JAM
UNTUK MELIHAT TANGGAL


THE COSMIC AESTHETICS
12:34:56 07/08/09
09:09:09 09/09/09
11:10:09 11/10/09


Navigasi



[ click to toggle ]

 mencakup situs utama,
 portal, forum, dan blog

 Komunitas
 ForKom EX MENWA UI [ini]
 ForKom Alumni FMIPA UI
 Forum Fisika
 Komunitas 19
 ForKom X SEMPAKA
 KOSTER Indonesia
 dll.

 Perusahaan
 BMW CC Services
 MegaMall BC
 Brilliant GI
 dll.

 Personal
 Achmad Firwany
 dll.

 Internet Presence Provider
 TESQscape

E-MAIL ALUMNI MENWA
DAFtar dan periksa disini
provided and supported by :
powered by :
Latest topics
» TEMU ALUMNI MENWA UI 2014
5/3/2014, 22:11 by suci.pratiwi

» KESAN: Pengalaman Sebagi Perwira TNI
5/10/2013, 17:18 by hanung sunarwibowo

» FOTO: LASARMIL MENWA UI 2010
7/6/2011, 14:57 by roy

» UCAPAN: Selamat Natal dan Tahun Baru
28/12/2010, 11:37 by Administrator

» jual kamera cctv 3G cam cuma 2,35jt aj
21/12/2010, 10:06 by toekang.modem03

» jual modem xtend pengganti supreme hrg terjangkau
21/12/2010, 10:02 by toekang.modem03

» ESAI: Negara Manakah Terkaya di Dunia?
1/9/2010, 01:56 by Administrator

» WEBINFO: Alamat Internet Situs Alumni MENWA UI
23/8/2010, 03:04 by Administrator

» WEBINFO: E-mail Alumni MENWA
23/8/2010, 02:32 by TESQSCAPE

» INTRO: TESQSCAPE
23/8/2010, 02:26 by TESQSCAPE

» LENSA: Pendidikan Bela Negara MENWA UI
23/7/2010, 06:50 by Administrator

» WTS: M1306 Black 300rb + PCI Serial + USB 3.0
20/7/2010, 11:28 by toekang.modem03

» KOSMOS: Semesta Kita Ternyata Hologram Raksasa
22/2/2010, 08:44 by Administrator

» HEBOH: KontroVersi Sekitar Buku "Membongkar Gurita Cikeas: Dibalik Skandal Bank Century"
11/1/2010, 20:47 by Administrator

» KASUS: Mengungkap Skrenario Di Balik Kasus Antasari - Rani - Nasruddin
11/1/2010, 20:41 by Administrator

» KASUS: Cicak VS Buaya | KPK VS POLRI: Skandal Bank Century dan Keterlibatan Para Petinggi Negara RI
11/1/2010, 20:37 by Administrator

» LENSA: 4 Cara Suap Resmi di Indonesia: Militer AS vs Militer RI
4/1/2010, 09:31 by Administrator

» LENSA: KontroVersi MENKES RI: NAMRU-2 Alat Intelijen AS di Indonesia
4/1/2010, 08:33 by Administrator

» LENSA: KontroVersi Kabinet: Rahasia dibalik Bursa Pemilihan Para Menteri SBY
4/1/2010, 08:17 by Administrator

» KONTROVERSI: BALIBO: Pembantaian Lima Wartawan Australia oleh TNI di TimTim
4/1/2010, 07:22 by Administrator

» WTS: WaveCom Terlengkap Buat Server Pulsa
10/12/2009, 11:10 by toekang.modem03

» INFO ALUMNI: Tubagus Haryono Enjoy Urus Hilir Migas
15/10/2009, 06:50 by Administrator

» INFO ALUMNI: Tubagus Haryono Calon Kuat Menteri ESDM?
15/10/2009, 05:26 by Administrator

» INFO ALUMNI: Tubagus Haryono Dianugerahkan Tanda Kehormatan SatyaLancana WiraKarya
15/10/2009, 05:24 by Administrator

» LENSA: OutBound di Lingkungan MENWA UI
8/10/2009, 19:00 by Administrator

» INFOTEK: REAL-KILLER CELLULAR FIREGUN: Senjata Api Pembunuh Berbentuk PonSel
26/9/2009, 15:23 by EE ONE S

» INFOTEK: ANTICRIME CELL STUNGUN: Senjata BelaDiri Kejutan-Listrik Tegangan-Tinggi Berbentuk PonSel
26/9/2009, 14:45 by EE ONE S

» KULTUM: FITHR dan FITHRAH. Apa Ma'na Sebenarnya?
26/9/2009, 13:48 by EE ONE S

» UCAPAN: Selamat 'Iydul Fithri - Mohon Ma'af Lahir dan Bathin
26/9/2009, 07:52 by Administrator

» KULTUM: SHILATURRAHIMI: Kenapa? Untuk Apa? Bagaimana?
26/9/2009, 06:50 by Administrator

» DIKLAT: Terjun | AeroSport: Parachuting + Sky Diving
25/9/2009, 08:34 by Administrator

» LOGO: Forum Komunikasi Alumni MENWA UI
25/9/2009, 08:26 by Administrator

» INFO: Angkatan MENWA UI
22/9/2009, 18:35 by hanung sunarwibowo

» LAPOR: Hanung Sunarwibowo 1987: Calon Tamtama Baru
22/9/2009, 17:38 by Administrator

» INFO: Hari-Raya Lebaran | 'Iydul Fithri 1 Syawal 1430 H = 20 September 2009 M
16/9/2009, 17:49 by Administrator

» NEWS: UI Targetkan Beasiswa Capai Rp 40 Miliar
16/9/2009, 16:58 by Administrator

» LENSA: Wujud Nyata Toleransi Antar Umat Beragama
28/8/2009, 07:26 by Administrator

» DZIKIR: Muslim? Segera Dirikan Sholat. Waktu Tiba. Allah Tunggu Laporan Anda!!!
28/8/2009, 04:50 by Administrator

» ACARA: Buka Puasa Bersama MENWA UI 2009: Sabtu 05-09-09 16:00 WIB
27/8/2009, 20:26 by Administrator

» LAPOR: Arfan. Angkatan Rencong. Salam
27/8/2009, 20:13 by Administrator

» PUASA: Jadwal Sholat dan Imsyak Ramadhan Seluruh Wilayah Indonesia
23/8/2009, 12:27 by Administrator

» NEWS: Jakarta Kembali Diguncang Teror Bom 17-07-09
8/8/2009, 18:16 by Administrator

» INFO: Uang Pecahan Baru Rp 2.000
20/7/2009, 08:24 by Administrator

» UCAPAN: Met UlTah ... ... ...
19/7/2009, 21:38 by Mona Liza

» UNIK: A Very Special Time Forever: 12:34:56 07/08/09
19/7/2009, 06:51 by Administrator

» SERBA-SERBI: Sesal Dahulu Pendapatan. Sesal Kemudian Tak Berguna
18/7/2009, 10:10 by Administrator

» KONFERENSI PERS SBY: INFO BIN: SBY Akan Ditembak Teroris di Kepala
18/7/2009, 10:00 by Administrator

» LAPOR: Lapor Juga: Mona Liza Merpati ...
18/7/2009, 09:51 by Administrator

» LAPOR: Andra. Arjuna 96: Salam Kenal
18/7/2009, 09:49 by Administrator

» LAPOR: Teguh Puji Hertanto. Kobra 88: Perkenalan Diri
18/7/2009, 09:48 by Administrator

Top posters
Administrator (383)
 
uddin_jaya4 (46)
 
EE ONE S (36)
 
ben (29)
 
hanung sunarwibowo (12)
 
Dedy Afianto (10)
 
Chandra Susanto (5)
 
toekang.modem03 (4)
 
Mona Liza (4)
 
PROTEK (2)
 
Statistics
Total 113 user terdaftar
User terdaftar terakhir adalah rmochtar

Total 544 kiriman artikel dari user in 116 subjects
User Yang Sedang Online
Total 1 user online :: 0 Terdaftar, 0 Tersembunyi dan 1 Tamu

Tidak ada

User online terbanyak adalah 34 pada 4/6/2013, 23:59
Pencarian
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
November 2014
MonTueWedThuFriSatSun
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
CalendarCalendar
MILIS EXMENWA-UI

Untuk yang sudah bergabung



klik ikon diatas ini untuk
melihat pesan e-mail terakhir!



Untuk yang belum bergabung



klik ikon diatas ini untuk
menjadi anggota milis.
Berita Terkini
UNIVERSITAS INDONESIA


Provided By :
Administrator Forum EXMENWA-UI


Provided By :
Administrator Forum EXMENWA-UI


Provided By :
Administrator Forum EXMENWA-UI
Poll
Anda Angkatan Apa?
WALAWA | SATGASMA
8%
 8% [ 1 ]
Kalong
8%
 8% [ 1 ]
Garuda
0%
 0% [ 0 ]
Rajawali
0%
 0% [ 0 ]
Jaya IV
0%
 0% [ 0 ]
Yudha
0%
 0% [ 0 ]
Ksatria
0%
 0% [ 0 ]
Mandala
8%
 8% [ 1 ]
Elang
0%
 0% [ 0 ]
Kobra
15%
 15% [ 2 ]
Lumba-Lumba
0%
 0% [ 0 ]
Cakra
0%
 0% [ 0 ]
Merpati
8%
 8% [ 1 ]
Kamboja
0%
 0% [ 0 ]
Seroja
0%
 0% [ 0 ]
Pasopati
0%
 0% [ 0 ]
Bima
0%
 0% [ 0 ]
Arjuna
8%
 8% [ 1 ]
Yudistira
0%
 0% [ 0 ]
Kresna
0%
 0% [ 0 ]
Nakula-Sadewa
0%
 0% [ 0 ]
Gagak
0%
 0% [ 0 ]
Rencong
15%
 15% [ 2 ]
Wira Makara
0%
 0% [ 0 ]
Lainnya
31%
 31% [ 4 ]
Total Suara : 13
Internet Banking
Iklan
Share | 
 

 KASUS: Cicak VS Buaya | KPK VS POLRI: Skandal Bank Century dan Keterlibatan Para Petinggi Negara RI

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down 
Pilih halaman : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
PengirimMessage
Administrator
Administrator
Administrator


Male
Banyak Pemposan: 383
Poin: 4262
Reputasi: 8
Sejak: 02.12.07
Predikat:
  • Alumnus
Angkatan Tahun: SATGASMA 1976—1982
Fakultas: FMIPA
Profesi | Pekerjaan: IT Consultant
Lokasi Domisili: Parung. Bogor | Sawangan. Depok
Slogan: Tiap sesuatu adalah unik

PostSubyek: KASUS: Cicak VS Buaya | KPK VS POLRI: Skandal Bank Century dan Keterlibatan Para Petinggi Negara RI   3/1/2010, 16:43

First topic message reminder :



——————— Gerakan CICAK dan Sejarah Kisah Cicak Melawan Buaya ———————

" ... cak kok mau melawan buaya ..."
(Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol. Susno Duadji, Majalah TEMPO 6-12 Juli 2009)

Dalam beberapa hari terakhir ini, kemunculan Cicak menjadi perhatian unik tatkala Cicak dikatakan akan melawan Buaya. Yang pasti, bukanlah cicak dan buaya yang sesungguhnya. Cicak merupakan gerakan Cinta Indonesia Cinta KPK yang muncul sebagai respons pernyataan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Polisi Susno Duadji (Kabareskrim SD) dalam wawancara majalah Tempo Edisi 6-12 Juli 2009 yang mengatakan KPK sebagai Cicak, sementara Kepolisian adalah Buaya.

Kita tahu bahwa dengan kasus Antasari, lembaga KPK mulai terasa digembosi oleh berbagai pihak. Jauh sebelumnya, pada April 2008, Ahmad Fauzi- anggota DPR dari Partai Demokrat meminta KPK dibubarkan [sumber]. Dua bulan yang lalu, Nursyahbani Katjasungkana, anggota DPR dari fraksi PKB meminta KPK tidak mengambil keputusan alias tidak usah kerja lagi untuk proses penyelidikan korupsi yang membutuhkan keputusan terkait kasus Antasari [sumber]. Dan 3 minggu yang lalu 24 Juni 2009, Pak SBY mengatakan KPK telah menjadi lembaga superbody sehingga wewenangnya butuh diwanti (dikurangi wewenangnya). [Kompas Cetak] Dan terakhir pernyataan Kabareskrim SD yang mengatakan "ibaratnya, di sini buaya di situ cicak. Cicak (KPK) kok melawan buaya (Polisi)" [sumber]

Pernyataan SD langsung menuai antipati dari para aktivis LSM anti korupsi dengan menggantikan simbol tikus sebagai koruptor dengan simbol buaya [simbolisasi lembaga kepolisian dari Komjen Pol. SD]. Selama ini, tikus selalu diidentikkan dengan koruptor karena sifatnya yang suka menggerogoti barang. Namun, sekarang tikus harus mengalah dari buaya. Sebab, koruptor, saat ini diidentikkan dengan buaya.



Cikal Bakal Cicak vs Buaya [sumber]

SD gerah ketika telepon genggamnya tersadap oleh KPK. Penyadapan itu terkait dengan penanganan kasus Bank Century. Dalam pembicaraan tersebut, SD deal-dealan dengan pihak Boedi Sampoerna yang akan memberi Rp 10 miliar bila depositonya berhasil dicairkan dari Bank Century.

Susno menyatakan dirinya tak marah atas penyadapan itu. "Saya hanya menyesalkan," ujarnya. Lulusan Akademi Kepolisian 1977 ini menyebut penyadapan itu sebagai tindakan dodol. Sehingga, ujarnya, ia justru sengaja mempermainkan para penyadap dengan cara berbicara sesuka hati.

Sebelumnya, polisi memeriksa Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah lantaran disebut-sebut melakukan penyadapan tak sesuai prosedur dan ketentuan. Pemeriksaan Chandra dituding sebagai upaya polisi untuk melumpuhkan komisi yang galak terhadap koruptor itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Pekan lalu, wartawan Tempo Anne L. Handayani, Ramidi, dan Wahyu Dhyatmika menemui Susno Duadji di ruang kerjanya untuk sebuah wawancara. Berikut petikan wawancara tersebut.

Polisi dituduh hendak menggoyang KPK karena memeriksa pimpinan KPK dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang penyadapan. Komentar Anda?

Kalangan pers harus mencermati, apakah karena dia (Chandra Hamzah) pimpinan KPK lalu ada masalah seperti ini tidak disidik. Katanya, asas hukum kita, semua sama di muka hukum. Jelek sekali polisi kalau ada orang melanggar undang-undang lalu dibiarkan. Kami sudah berupaya netral dan menjadi polisi profesional.

Apa memang ditemukan penyalahgunaan wewenang untuk penyadapan itu?

Saya tidak mengatakan penyalahgunaan atau apa. Silakan masyarakat menilai. Menurut aturan, yang boleh disadap itu orang yang dalam penyidikan korupsi. Kalau Rhani Juliani, apa itu korupsi? Dia bukan pengusaha, bukan pegawai negeri, bukan juga rekanan dari perusahaan. Kalau korupsi, korupsi apa, harus jelas.

Tapi sikap Anda ini dinilai menggembosi KPK?

Kalau kami mau menggembosi itu gampang. Tarik semua personel polisi, jaksa. Nanti sore juga bisa gembos. Lalu Komisi III nggak usah beri anggaran. Kami berteriak-teriak ini supaya baik republik ini.

Kami mendapat informasi, saat diperiksa Antasari membeberkan keburukan pimpinan KPK yang lain.

Saya tidak tahu, tanya ke Antasari. Lha, sekarang kalau pimpinannya yang mengatakan lembaga itu bobrok, berarti parah, dong. Dia kan yang paling tahu. Dia kan pimpinannya.

Ada kesan polisi dan KPK justru berkompetisi, bukan bersinergi. Benar?

Tidak, yang melahirkan KPK itu polisi dan jaksa. Saya anggota tim perancang undang-undang (KPK). Kami sangat mendukung. Tapi karena opini yang dibentuk salah, seolah-olah jadi pesaing. Padahal 125 personel yang melakukan penangkapan dan penyelidikan (di KPK) itu kan personel polisi. Penuntutnya juga dari kejaksaan. Kalau nggak gitu, ya matek (mati) mereka. Jadi, tak benar jika dikatakan ada persaingan

Anda, kabarnya, juga akan ditangkap tim KPK karena terkait kasus Bank Century?

Ah, ya enggak, itu kan dibesar-besarkan. Mau disergap, timbul pertanyaan siapa yang mau menyergap. Mereka kan anak buah saya. Kalau bukan mereka, siapa yang mau nangkap? Makanya, Kabareskrim itu dipilih orang baik, agar tidak ditangkap.

Kalau penyidik KPK yang menangkap?

Mana berani dia nangkap?

Karena adanya berita itu, Anda katanya marah sekali sehingga kemudian memanggil semua polisi yang bertugas di KPK?

Tidak, saya tidak marah. Mereka kan anak buah saya. Mereka pasti memberi tahu saya. Saya cuma kasih tahu kepada mereka, gunakan kewenangan itu dengan baik.

Apa benar Anda minta imbalan untuk penerbitan surat kepada Bank Century agar mencairkan uang Boedi Sampoerno?

Imbalan apa? Apanya yang dikeluarkan? Semua akan dibayar, kok. Bank itu tidak mati, semua aset diakui dan ada. Terus apa lagi yang mesti diurus? Yang perlu diurus, uang yang dilarikan Robert Tantular itu.

Jadi, apa konteksnya saat itu Anda mengirim surat ke Bank Century?

Konteksnya, saya minta jangan dicairkan dulu rekening yang besar-besar. Kami teliti dulu. Paling besar kan punya Boedi Sampoerna, nilainya triliunan rupiah. Kami periksa dulu, kenapa Boedi Sampoerna awalnya nggak mau melaporkan.

Menurut Anda, kenapa ada pihak yang berprasangka negatif kepada Anda?

Kalau orang berprasangka, saya tidak boleh marah, karena kedudukan ini (Kabareskrim) memang strategis. Tetapi saya menyesal, kok masih ada orang yang dudul. Gimana tidak dudul, sesuatu yang tidak mungkin bisa ia kerjakan kok dicari-cari. Jika dibandingkan, ibaratnya, di sini buaya di situ cicak. Cicak kok melawan buaya. Apakah buaya marah? Enggak, cuma menyesal. Cicaknya masih dodol saja. Kita itu yang memintarkan, tapi kok sekian tahun nggak pinter-pinter. Dikasih kekuasaan kok malah mencari sesuatu yang nggak akan dapat apa-apa.



Ada Apa dengan Aparat Kepolisian [ sumb-1, sumb-2]

Dua lembaga penegakan hukum di Indonesia yakni Kejaksaan dan Kepolisian selama ini mendapat cap buruk sebagai sarang korupsi dan sarang tindakan kriminal. Pada tahun 2008, Polri mendapat peringkat pertama sebagai lembaga publik terkorup di Indonesia [TII, 2008]. Sedangkan 2009, giliran lembaga peradilan/kejaksaan mendapat æjuara" kedua sebagai lembaga terkorup setelah DPR. [TTI, 2009]. Belum cukup sampai disana, pada 24 Juni 2009, Amnesti Internasional merilis dokumen setebal 89 halaman berjudul "Urusan Yang Tak Selesai: Pertanggungjawaban Kepolisian di Indonesia" dengan inti laporan adalah kepolisian Indonesia melakukan penyiksaan, pemerasan, dan kekerasan seksual terhadap tersangka yang mana perilaku ini sebagai budaya melanggar hukum pada 2008 dan 2009 [sumber,2009]

Dan blunder yang paling panas adalah pernyataan Kabareskrim MSD yang menyatakan petinggi kepolisian tidak dapat disentuh oleh KPK. Pernyataan SD ini membawa ingatan kita pada perseteruan antara polisi dengan Independent Commission Against Corruption (ICAC), lembaga pemberantasan korupsi di Hongkong (Kompas, 2 Juli 2009).

Pada tahun 1977, "KPK Hongkong" tersebut membongkar kasus korupsi Kepala Polisi Hongkong yang tertangkap tangan menyimpan aset sebesar 4,3 juta dollar Hongkong dan menyembunyikan uang 600.000 dollar AS. Akibatnya, beberapa saat kemudian, Kantor ICAC digempur oleh polisi Hongkong. Setelah pengadilan memutuskan bahwa Kepala Polisi tersebut memang terbukti bersalah dan ICAC terbukti bersih, maka Hongkong pun kini dikenal sebagai negara yang relatif bersih dari tindak pidana korupsi. Dan fakta ini tak lepas dari kinerja ICAC.



Gerakan CICAK [sumber]

Berikut petikan wawancara dengan seorang aktivitis CICAK yang dirilis di Politikana.

Kenapa ada gerakan solidaritas CICAK untuk KPK? Bukankah, sebagaimana diberitakan media, KPK lembaga super?

KPK memang betul lembaga super, karena superioritas KPK ini, kami dari CICAK yakin, banyak pihak yang tidak suka dan mulai menyarangkan serangan tersistematisir terhadap KPK. Ini bukan kami mendramatisasi atau lebay lho, tapi coba Anda lebih jeli deh. KPK adalah lembaga super yang bertugas memberantas korupsi di Indonesia. Kenapa disebut super? Karena KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan selama ini dikerjakan oleh kepolisian. Sedangkan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dikerjakan oleh kejaksaan. Jadi kerja dua instansi penegak hukum dikerjakan oleh KPK.

Tambah lagi, dalam UU KPK no.30/2002, disebutkan untuk mengadili penuntutan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan korupsi. Artinya, dibentuk pengadilan baru. Kekhususan pengadilan korupsi ini terutama dari komposisi hakimnya yang terdiri dari hakim pengadilan negeri dan hakim ad-hoc serta proses beracara. Hakim ad-hoc adalah hakim tambahan yang bukan berasal dari hakim karir, dari unsur masyarakat.

Kewenangan super KPK lainnya adalah KPK berwenang untuk mengambil alih penyidikan yang sedang dikerjakan polisi. Apabila KPK mengambil alih penyidikan kasus, maka pihak kepolisian harus menyerahkan kasus tersebut dalam kurun waktu 14 hari pada KPK dan kepolisian tidak berwenang lagi menangani perkara tersebut.

Waks! Betul-betul super ya KPK ini. Bisa banyak musuh dong KPK?

Iya. Terutama musuh KPK adalah para koruptor, oknum pejabat dan aparat yang korup. Hal ini menjelaskan mengapa kami beranggapan ada serangan tersistematisir pada KPK

Ah, dasar cicak paranoid. Lembaga super begitu gimana mau diserang?

Anda sudah baca kan betapa superiornya kewenangan KPK dibanding aparat penegak hukum lain? Belum lagi kewenangan KPK lain seperti penyadapan, pencekalan, blokir rekening, perintah pemecatan sampai membina kerjasama dengan Interpol. Dengan sedemikian banyak kewenangan, para koruptor tentu perlu merapatkan barisan untuk melumpuhkan KPK.

Tadi Anda bilang ada upaya sistematisir penyerangan terhadap KPK. Seperti apa sih?

Contoh paling mudah dengan tertunda-tundanya pembahasan RUU Pengadilan Tipikor. Memang betul sekarang ada pengadilan korupsi, tapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), untuk peradilan korupsi, harus diatur dalam UU tersendiri, tidak bisa menclok dalam UU KPK seperti sekarang. Nah masalahnya, dalam putusan MK tersebut ada jangka waktu, yaitu paling lambat tanggal 19 Desember 2009, harus sudah terbentuk UU Pengadilan Korupsi baru. Sedangkan nasib RUU itu sendiri sekarang masih dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR. Dari limapuluh (50) anggota Pansus, hanya duapuluh (20) orang yang terpilih kembali. Masa sidang yang tersisa adalah dari 14 Agustus 2009 sampai 30 September 2009. Singkat kan? Itu baru sekedar contoh.

Kemudian seperti yang diberitakan oleh majalah Tempo edisi 6-12 Juli 2009, dilakukan pemeriksaan atas Wakil Pimpinan KPK Bagian Penindakan Chandra M. Hamzah atas dugaan penyadapan handphone Rhani dan Nasrudin. Menurut kami, pemeriksaan tersebut terlalu mengada-ada. Bukankah penyadapan bagian dari kewenangan KPK? Bisa dilihat di UU KPK No.30/2002 pasal 12 ayat 1 huruf a.

Nah waktu itu ada wawancara di majalah mingguan terkemuka nasional, yang mewawancarai seorang petinggi kepolisian. Di wawancara tersebut, bapak polisi menyebut soal cicak dan buaya. Apakah ada hubungannya?

Oh, maksud Anda berita di majalah Tempo 6-12 Juli yang judulnya Ramai-Ramai Gembosi KPK? Terus terang kami dari gerakan CICAK merasa berterima kasih karena berdasarkan wawancara itu istilah æcicakÆ pertama kali muncul dan membuat kami makin terinspirasi untuk membuat suatu gerakan.

Apakah gerakan CICAK ditunggangi parpol?

Coba Anda perhatikan, selama ini justru kami para cicak yang menunggangi parpol. Sayangnya tunggang-menunggang sulit efektif kalau melibatkan parpol, apalagi mereka menyuarakannya hanya lima tahun sekali. Tolong catat ya.

Apakah "Kami CICAK" ini gerakan anti aparat?

Tentu tidak. Mengapa kami harus anti aparat penegak hukum? Tidak masuk logika dong, pemberantasan korupsi tanpa melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Jangan membuat orang berfantasi yang tidak sehat ah.

Lho, kalau begitu, kenapa sebut-sebut buaya? Terus apa hubungannya dengan cicak? Kan buaya tidak makan cicak?

Pertama, tahu darimana Anda buaya tidak makan cicak? Memang Anda buaya? Kedua, buaya itu personifikasi semua yang buruk dari korupsi/koruptor. Memang kasihan sih buayanya, tapi kami yakin penampakan buaya dimanapun pasti bikin ngeri. Sama seperti koruptor. Ketiga, cicak itu melambangkan kami yang jumlahnya banyak tapi sering tak diperhitungkan partisipasinya, sering dilupakan tapi sering apes terjepit pintu atau tertindih lemari. Persis seperti cicak. Keempat, meski buaya dan cicak sama-sama reptil, sama seperti kami dengan koruptor yang sama-sama manusia, tapi kami tidak mau mengambil apa yang bukan hak kami, tidak seperti koruptor.

Menurut Anda, penting ya mendukung gerakan KAMI CICAK ini?

Sekarang coba jangan gunakan kata "Anda" lagi. Gunakan kita. Karena kita sama-sama anti korupsi, kita percaya Indonesia kita ini, yang kita harus rawat sebaik-baiknya, akan lebih baik tanpa korupsi. Dan kita, seperti cicak yang sering tak berdaya, tidak dianggap dan terjepit, mampu dan berani bersuara melawan buaya koruptor

Wah, sepertinya Anda kompor betul ya!

Jangan gunakan Anda lagi! Anda, saya, kita semua, para cicak, akan mendeklarasikan GERAKAN CICAK. Tunggu tanggal mainnya.

Tunggu, tunggu, pertanyaan terakhir. Jadi siapa sebenarnya cicak?

Siapa itu cicak? Cicak itu anda, saya dan kita semua! Hidup CICAK (Cinta Indonesia, Cinta KPK)

. . . . . . .

Kita tahu apa dan siapa yang dimaksud sebagai cicak. Perumpamaan æcicakÆ jelas merupakan upaya pengkerdilan dan melemahkan gerakan anti-korupsi. Bila untuk mendukung gerakan anti-korupsi harus menjadi æcicakÆ, marilah kita semua menjadi cicak. Anda cicak, saya cicak, kita semua cicak. Dan mereka buaya.

Beberapa catatan penting, sudah saya bold atau beri warna pink dan merah.

Namun, sekali lagi diingatkan bahwa gerakan cicak bukan berarti gerakan anti kepolisian. Gerakan CICAK adalah gerakan solidaritas atas upaya melemahkan fungsi KPK untuk memberantas korupsi secara independen! Yang menjadi perlawanan CICAK adalah oknum yang berusaha mengkerdilkan KPK!

Bangkit dan lawan segala bentuk tindak pidana korupsi di negeri ini!

Tulisan-tulisan di atas merupakan kumpulan tulisan di :

Majalah Tempo Edisi 6-12 Juli 2009
Ayo Dukung Cicak Lawan Buaya!
Tanya Jawab Dengan Seekor CICAK
Lebih Ganas Daripada Tikus, Koruptor Kini Disimbolkan Buaya

Salam Nusantaraku,
ech-wan, 13 Juli 2009

Kok, Pejabat Polisi suka dengan analogi buaya. Apakah memang betul polisi itu "buaya darat", "buaya peradilan" dan "buaya uang negarai"?

Sumber:
http://nusantaranews.wordpress.com/2009/07/13/gerakan-cicak-dan-kisah-cicak-melawan-buaya-kpk-vs-polri/
2009 Juli 13

Kembali Ke Atas Go down

PengirimMessage
Administrator
Administrator
Administrator


Banyak Pemposan: 383
Sejak: 02.12.07

PostSubyek: Re: KASUS: Cicak VS Buaya | KPK VS POLRI: Skandal Bank Century dan Keterlibatan Para Petinggi Negara RI   3/1/2010, 17:00

Cicak vs Buaya : Kanker Otak Kok di Tangani dengan P3K (Bodrex?)



Bencana Tsunami Keadilan di Balik Kriminalisasi Bibit dan Chandra

”Bila penegak hukum bisa diatur-atur oleh cukong dan jika polisi serta jaksa bisa dikendalikan oleh koruptor, maka tidak ada keadilan untuk rakyat. Keadilan tidak akan terealisasi bila korupsi, terutama mafia peradilan, tidak diberantas tuntas”.

”Betapa dasyatnya korupsi di tubuh pnegak hukum membuat kami yakin bahwa merupakan penyebab mengapa dalam banyak kasus penyelewengan, korupsi, pelanggaran HAM, perusakan lingkungan dan berbagai kasus lainnya, hukum tidak berjalan”

Dipetik dari Pernyataan Pers Komite Darurat Keadilan 4 Nopember 2009

Kasus Bibit – Chandra sejatinya adalah puncak gunung es dari tiadanya keadilan di negeri ini. Ini merupakan petunjuk kuat adanya persoalan besar di negeri ini yang harus diselesaikan oleh Presiden secepatnya. Apabila Presiden tidak segera menuntaskan persoalan ini, dikuatirkan demokrasi terancam dan keadilan akan semakin jauh dari rakyat

”Bencana Tsunami Keadilan” tidak mungkin hanya diselesaikan melalui pembentukkan Tim Verifikasi Fakta (TVF). TVP tidak memiliki cukup wewenang, otoritas dan sumber daya untuk membongkar berbagai skandal di Kejaksaan dan Kepolisian. Termasuk untuk membongkar skandal yang menjadi awal dari kriminalisasi Bibit – Chandra yakni skandal Bank Century.

Oleh karena itu Presiden harus segera mengambil langkah-langkah strategis dan konkret untuk membersihkan mafia peradilan, bukan sekedar sibuk menjaga citra. Langkah itu meliputi pembersihan praktek korupsi, kong-kalikong dan berbagai penyelewengan lainya di institusi Kejaksaan Agung dan Kepolisian diantara dengan mencopot Jaksa Agung dan Kapolri, serta memilih pejabat tinggi penggantinya yang memiliki integritas.

Untuk itu Presiden dan lembaga negara lainnya harus memberikan dukungan politik kepada KPK untuk melakukan pembersihkan di kedua lembaga tersebut. KPK juga harus mengusut kasus dugaan korupsi Bank Century yang melibatkan elit politik dan ekonomi. Karena inilah yang merupakan awal dari sengketa Cicak vs Buaya.

Demikian pesan yang mengemuka dalam konferensi pers Komite Darurat Keadilan di Kantor Kontras, selepas rekaman hasil penyadapan komunikasi telpon yang diperdengarkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi 3 Nopember 2009.

Menarik bahwa dalam konferensi pers ini sebuah kotak P3K lengkap dengan isinya serta buaya plastik angkuh yang bertengger diatasnya diletakkan de depan meja pembicara. Sebuah sindiran yang tajam dan pedas, dan ada juga korek kuping di kotak P3K itu

* dalam pernyataannya komite juga menuntut pembersihan advokat dari praktek korupsi. Rekaman yang diperdengarkan di MK adalah bukti peran advokat dalam mafia peradilan. Sebuah realitas yang selama ini diabaikan. Daripada sibuk berkelahi soal organisasi adalah lebih penting untuk mendorong pembersihan korupsi yang melibatkan advokat. Nah.... lo!

* Komite Darurat Keadilan: : ICW, KontraS, Walhi, Imparsial, PBHI-Jkt, PKMI, PPRP, Kiara, KRHN, IKOHI, TI Indonesia, PEC, JSKK, Pimp. Pemuda Al Irsyad, PB HMI MPO, IPC, Neo Indonesia Timur, HRWG, Demos, JAMAN, Koalisi NGO Aceh, Asmara Nababan, Suciwati, Bambang Widodo Umar, Dadang Trisasongko, Romo Sandyawan, Indra J Piliang, LeIP, PSHK, MM. Billah, Yayasan SET, LBH Masyarakat, LBH Jkt, PATTIRO, dll.


Pernyataan Pers Selengkapnya

http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/11/cicak-vs-buaya-kanker-otak-kok-di.html

http://lenteradiatasbukit.blogspot.com


Dikirim oleh : andreas
Pada tanggal : 05-11-2009, 11:43
kerja.pembebasan@gmail.com
nasional / hukum dan keadilan / feature

Sumber:
http://jakarta.indymedia.org/newswire.php?story_id=2257
Kembali Ke Atas Go down
Administrator
Administrator
Administrator


Banyak Pemposan: 383
Sejak: 02.12.07

PostSubyek: Re: KASUS: Cicak VS Buaya | KPK VS POLRI: Skandal Bank Century dan Keterlibatan Para Petinggi Negara RI   3/1/2010, 17:03

Cicak Vs Buaya di Puncak Gunung Es Century


Oleh EFFENDI GAZALI

Syamsuddin dan Gus Dur berpendapat, penahanan Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah tidak bisa dilepaskan dari pengusutan kasus pencairan dana pada Bank Century (Kompas, 1/11).

”Jauh-dekat, kasus itu ada kaitannya dengan Bank Century yang diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara,” kata Din. Sementara Gus Dur mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tetap fokus mengusut kasus Bank Century.

Dari ungkapan dua guru bangsa ini (juga tokoh lain), babak baru kasus ”Cicak Lawan Buaya” terkuak! Publik sedang memasuki area disonansi kognitif dalam komunikasi politik dengan aneka pertanyaan. Apakah mereka berspekulasi? Atau, sebetulnya mereka memiliki data tetapi belum bersedia menjadi penyibak selubung? Atau mereka sama-sama yakin, sidang Mahkamah Konstitusi, Selasa (3/11) ini, akan membuka jalan menuju puncak gunung es kasus Century? Atau nanti pasti muncul rekaman-rekaman lainnya?

Tak tertahan

Siapa pun yang mencoba menempatkan diri sebagai peneliti komunikasi politik hampir pasti meyakini kasus ini akan terus menggelinding. Ia bisa menjadi ”bola liar”. Dalam ilmu komunikasi politik standar, tidak terlalu dikenal istilah semacam ”bola liar”. Yang lebih umum adalah sejenis adagium ”siapa menabur (angin), siapa menuai (badai)”.

Tahapan umum yang dijelajahi adalah: 1) kasus yang tiba-tiba menarik perhatian publik; 2) seharusnya segera ada upaya pengurangan ketidakpastian; 3) harapan terhadap permainan peran yang memperkuat pengurangan ketidakpastian; 4) kasus bisa direduksi menjadi hal biasa, atau sebaliknya jika tiga tahap terdahulu tidak baik ditangani akan timbul pembentukan awal sikap tidak percaya; 5) delegitimasi dalam skala-skala tertentu.

Delegitimasi ini tidak harus berarti jatuhnya sebuah kekuasaan (seperti pada kasus Watergate), tetapi bisa saja pelan-pelan menuju hancurnya citra pemerintah dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Untuk analisis tahap pertama, saya setuju artikel Tjipta Lesmana (Kompas, 31/10) bahwa yang sedang dihadapi ”Bukan Kasus Biasa”. Untuk tahap kedua, saya sependapat dengan Hikmahanto Juwana yang dalam beberapa wawancara merasa konferensi pers presiden dan Kapolri tidak seperti diharapkan publik. Ini bisa dikaitkan dengan tidak adanya pengurangan ketidakpastian signifikan. Hikmahanto menyebut, jika tidak cermat ditangani, Bibit dan Chandra bisa menjadi simbol perlawanan rakyat seperti Aung San Suu Kyi.

Mengenai tahap ketiga, Anies Baswedan sebagai salah satu tokoh yang diundang ke istana presiden, Minggu (1/10), dalam wawancara televisi menyatakan publik terkesan belum melihat pembelaan dari presiden sebagaimana diharapkan. Jadi, menurut analisis ilmiah, kasus ini hampir pasti menggelinding ke delegitimasi dalam skala tertentu (tentu tidak diharapkan dalam skala besar).

Memperbaiki kerusakan

Apa yang kini bisa dilakukan pemerintah? Saya tidak akan memakai kata ”terlambat” atau belum. Mungkin lebih tepat dinyatakan ”kerusakan telah terjadi, kini bagaimana memperbaikinya?”. Jika Anda tidak percaya, dukungan ratusan ribu facebookers yang melaju cepat adalah buktinya. Ungkapan mereka sambil menyatakan dukungan.

Coba masukkan kata kunci ”cicak buaya Bank Century” pada situs pencarian di internet. Ada 8.200-54.000 tulisan atau diskusi di situ. Dalam semua buku pokok riset komunikasi politik (Kaid, 2004; Kaid & Holtz-Bacha, 2007), dewasa ini peran diskusi internet dan rumor politik merupakan elemen amat penting. Jauh lebih cepat daripada penelusuran Woodward dan Bernstein, dua jurnalis Washington Post dalam kasus Watergate.

Usulan solusi dari banyak pihak, termasuk tokoh-tokoh nasional yang diundang ke istana presiden, sudah tepat. Bersamaan dengan itu, untuk tahap mutakhir setelah kasus ini dinyatakan sebagian pihak terkait Bank Century, harus dilakukan perbaikan ”kerusakan” (delegitimasi) terhadap aneka pertanyaan. Bagaimana membersihkan nama presiden.

Presiden telanjur memberi jawaban normatif, tidak terlibat skenario pelemahan KPK, apalagi kasus Bank Century? Mungkinkah Polri bertindak terlalu jauh dan relatif tidak cermat atas inisiatif sendiri, tanpa didorong atau dibiarkan pihak yang lebih tinggi? Kapan BPK dan PPATK membeberkan aliran dana Bank Century? Kapan figur kunci lain yang terlibat semua kasus, baik skenario pelemahan KPK maupun Bank Century, mulai diperiksa?

Jika sinyalemen Din Syamsuddin dan Gus Dur itu betul, maka sebagai pintu masuk (menyibak betulkah di bawahnya ada gunung es kasus Century), diucapkan selamat datang ke acara ”simak rekaman” secara ilmiah di sidang Mahkamah Konstitusi hari ini; sambil berharap beberapa kerusakan telah terjadi, dan masih bisa diperbaiki demi kepentingan bangsa.

Effendi Gazali Koordinator Program Master Komunikasi Politik Universitas Indonesia

Sumber:
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/03/02483787/cicak.vs.buaya.di.puncak.gunung.es.century
Selasa, 3 November 2009 | 02:48 WIB
Kembali Ke Atas Go down
Administrator
Administrator
Administrator


Male
Banyak Pemposan: 383
Poin: 4262
Reputasi: 8
Sejak: 02.12.07
Predikat:
  • Alumnus
Angkatan Tahun: SATGASMA 1976—1982
Fakultas: FMIPA
Profesi | Pekerjaan: IT Consultant
Lokasi Domisili: Parung. Bogor | Sawangan. Depok
Slogan: Tiap sesuatu adalah unik

PostSubyek: Re: KASUS: Cicak VS Buaya | KPK VS POLRI: Skandal Bank Century dan Keterlibatan Para Petinggi Negara RI   3/1/2010, 17:05

Rekayasa Kasus KPK

Susno Luruskan Soal Cicak Vs Buaya


Gunawan Mashar - detikNews



Jakarta - Istilah "cicak versus buaya" telah dipakai secara luas untuk menggambarkan perseteruan antara KPK dan Mabes Polri. Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duaji meluruskan penggunaan istilah tersebut.

"Kesempatan inilah yang paling baik untuk saya menjelaskannya," kata Susno dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dan Kapolri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2009).

Menurut Susno, saat itu dirinya ditanya oleh wartawan dari mana bisa tahu kalau pembicaraannya disadap. Susno menjawab dari alat yang dipunyai oleh Kepolisian. Alat tersebut selain menyadap bisa difungsikan untuk mendeteksi penyadapan dari luar.

Ditanya apakah alat sadap milik KPK bisa berfungsi ganda seperti itu, Susno menjawab mungkin tidak bisa. Wartawan lantas memintanya untuk menjelaskan lebih detil mengenai perbandingan alat sadap antara milik Mabes Polri dan KPK.

"Saya kan bukan orang yang mengerti mengenai teknologi. Kebetulan ada cicak. Kalau saya mau bandingkan dengan arwana kan tidak mungkin. Saya mau ngomong tokek, tapi staf saya bilang 'dengan buaya'," kata Susno.

Susno melanjutkan, jika dilihat dari segi kecanggihan alat sadap yang dimiliki, perbandingan antara Polri dan KPK ibarat buaya dengan cicak. Namun, bila dari segi kekuasaan, Polri adalah cicak, sedangkan KPK adalah buaya.

"Dari segi kekuasaan terbalik, kami yang cicak, dia (KPK) yang Buaya, karena kalau menangkap orang nggak pakai izin. Nah, bagaimana ceritanya kok alatnya saja yang populer?" Susno heran. (gun/irw)

Sumber:
http://www.detiknews.com/read/2009/11/06/022206/1236259/10/susno-luruskan-soal-cicak-vs-buaya
Jumat, 06/11/2009 02:22 WIB
Kembali Ke Atas Go down
Administrator
Administrator
Administrator


Male
Banyak Pemposan: 383
Poin: 4262
Reputasi: 8
Sejak: 02.12.07
Predikat:
  • Alumnus
Angkatan Tahun: SATGASMA 1976—1982
Fakultas: FMIPA
Profesi | Pekerjaan: IT Consultant
Lokasi Domisili: Parung. Bogor | Sawangan. Depok
Slogan: Tiap sesuatu adalah unik

PostSubyek: Re: KASUS: Cicak VS Buaya | KPK VS POLRI: Skandal Bank Century dan Keterlibatan Para Petinggi Negara RI   3/1/2010, 17:07

Sekali Lagi: 10 Keganjilan di Bank Century


Dandhy Dwi Laksono

Bila Anda baru membaca artikel ini di pekan terakhir November 2009, barangkali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah mengeluarkan laporan auditnya yang terbaru. Laporan hasil audit yang (semoga) paling lengkap, jujur, detil, dan akurat. Artikel ini saya tulis 21 November sore, tepat satu tahun keputusan pemerintah dan bank sentral mem-bail-out Bank Century. Dokumen yang saya rujuk adalah hasil audit BPK bulan April dan September 2009. Dua-duanya bukanlah hasil audit final, karena beberapa pertanyaan penting belum tuntas terjawab, terutama mengenai:... (ini dia) aliran dana!

Tapi meski baru laporan pendahuluan, BPK sudah mengendus aneka kejanggalan dan keganjilan yang cukup berentet untuk ukuran bank sekecil Century, baik fase sebelum bail-out, proses pengambilan keputusan, hingga pasca-bail-out. Dan yang disebut dengan "aliran dana Bank Century" -bagian yang barangkali dianggap paling seksi- sejatinya juga bisa dibagi dalam babakan tersebut. Jangan terburu nafsu membayangkan kisahnya akan seperti aliran dana Bank Bali sebesar Rp 500-an miliar yang berhasil ditelurusi akuntan publik Pricewaterhouse Cooper (PwC) hingga ke rekening-rekening individu dan perusahaan, namun tak ada tindakan hukum lanjutan kecuali terhadap Djoko Tjandra (PT Era Giat Prima), Pande Lubis (Wakil Kepala BPPN), dan Syahril Sabirin (Gubernur Bank Indonesia). Yang disebut pertama bahkan buron hingga kini.

Yang disebut "aliran dana Bank Century" pada babak sebelum bail-out (20-21 November 2008) adalah aliran dana yang patut diduga ilegal yang sumbernya dari kucuran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). Jadi kita belum membicarakan dana Rp 6,7 triliun yang saya kategorikan dalam fase pasca-keputusan bail out. Seperti telah diurai di Keganjilan 8, antara 14-19 November 2008, Bank Century memeroleh kucuran dana FPJP sebesar Rp 689 miliar dari Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan likuiditas. Semula manajemen Bank Century meminta FPJP Rp 1 triliun dengan menyerahkan sejumlah jaminan berupa Aset Kredit yang belakangan dianggap bermasalah oleh BPK.

Nah, sebelum bank milik keluarga Robert Tantular itu diguyur Rp 689 miliar, Bank Indonesia telah menempatkan sejumlah pengawasnya di bank yang berstatus Dalam Pengawasan Khusus sejak 6 November 2008 itu. Jadi, delapan hari sebelum mulai dikucuri dana talangan, pembukuan dan brankas Bank Century (mestinya) sudah dipelototi orang-orang BI.

Tapi temuan BPK menunjukkan sebaliknya.

Pada tanggal 14 November 2008, tepat pada hari pertama kucuran FPJP dimulai, Robert Tantular meminta Kepala Bagian Operasional Bank Century Cabang Surabaya untuk memindahkan deposito milik seorang nasabah sebesar 96 juta dolar dari Kantor Cabang Kertajaya (Surabaya) ke Kantor Pusat Operasional (KPO) Senayan (Jakarta). Duit inilah yang disebut sebagai duit milik pengusaha Boedi Sampoerna. Sesampainya di KPO Senayan, keesokan harinya (15 November 2008), duit itu dicairkan sebanyak 18 juta dolar (sekira Rp 180 miliar) oleh Robert Tantular dan saudarinya, Theresia Dewi Tantular yang kini jadi buronan polisi. Jadi sampai episode ini, Anda sudah menemukan dua kali nama Boedi Sampoerna muncul. Pertama sebaga debitur yang kredit dan depositonya dijadikan jaminan FPJP ke Bank Indonesia (episode Keganjilan Cool, dan kedua sebagai nasabah (deposan) yang duitnya digangsir oleh keluarga Tantular. Sekali lagi, kita belum berbicara tentang uang Rp 6,7 triliun yang baru dikucurkan pada 24 November 2008 dalam skema bail out oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ini baru peristiwa yang terjadi pada periode pengucuran FPJP sebesar Rp 689 miliar.

Lantas untuk apa keluarga Tantular menggangsir duit nasabahnya sebesar Rp 18 juta dolar? Usut punya usut, BPK menyimpulkan, uang tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan bank notes (uang kertas asing) yang selama ini telah digunakan untuk keperluan pribadi Dewi Tantular. Sebagai Kepala Divisi Bank Notes, selama ini ternyata Dewi telah menjual bank notes ke luar negeri, dengan jumlah melebihi yang semestinya tercatat. Ada yang menyebut, Dewi melakukan ini karena takut kepergok para pengawas Bank Indonesia yang sudah mulai memeriksa jeroan Bank Century (sejak 6 November 2008). Tapi melihat tanggal kejadiannya (14 November), BPK secara tak langsung meragukan dugaan ini dan lebih percaya pada fakta bahwa karena saat itulah uang dari Bank Indonesia mulai mengucur. Sebab, lubang sebesar 18 juta dolar milik Boedi Sampoerna itu, menurut laporan BPK, kemudian ditambal dengan dana FPJP dari Bank Indonesia.

Ada lagi yang menyebut bahwa duit 18 juta dolar itu digunakan Dewi untuk menutup dana para nasabah PT Antaboga Delta Securitas yang juga dimiliki keluarga Tantular. Sebagaimana diketahui, meski pemiliknya sama, Bank Century dan Antaboga adalah dua perusahaan yang berbeda secara bisnis. Yang satu bank, yang lain adalah lembaga investasi. Yang pertama memberi bunga (deposito) kepada nasabah, yang kedua memberi keuntungan (gain/yield) bagi hasil investasi. Tapi Tantular berhasil mengecoh sejumlah nasabah Bank Century untuk membeli produk reksadana di Antaboga yang memang "dimirip-miripkan" dengan produk keluaran Bank Century. Akibatnya, ketika Antaboga ambruk dan Bank Century kolaps, yang disebut "nasabah Bank Century" ini menjadi rancu karena keduanya sudah tercampur aduk. Kelompok pertama dijamin pemerintah (LPS), yang kedua sama sekali tidak. Nah, duit 18 juta dolar yang digangsir Dewi Tantular dari rekening Boedi Sampoerna di Bank Century itulah yang disebut-sebut digunakan untuk menutup bolong di Antaboga.

Kini pertanyaannya: andai keluarga Tantular tak mengutil 18 juta dolar dari FPJP dan andai para pengawas Bank Indonesia jeli terhadap bank yang berada dalam pengawasan khusus mereka, masihkah Bank Century perlu di-bail out oleh LPS? Pertanyaannya ini harus dijawab dan disimulasikan sebagai bagian dari audit BPK. Sebab, saya masih mengantongi dugaan bahwa ketidakberesan di fase pengucuran FPJP sebesar Rp 689 miliar inilah yang membuat pemerintah harus mengguyur Century Rp 6,7 triliun (LPS). Fase FPJP juga paling sedikit diributkan karena angkanya kalah seksi dengan fase LPS. Harus ada yang bertanggung jawab di fase ini meski FPJP telah dilunasi pada 11 Februari 2009 (tentu saja dengan duit suntikan LPS).

Pengusutan khusus pada fase FPJP ini sekaligus untuk mengurai secara gamblang apakah kebobrokan Bank Century memang ulah keluarga Tantular semata, atau ada "penumpang-penumpang" gelap lainnya yang akan diuntungkan (baik langsung atau tidak) dengan kebijakan bail-out sebesar Rp 6,7 triliun?

Kembali ke soal duit 18 juta dolar milik Boedi Sampoerna yang dipakai Dewi Tantular (saya lebih senang menganggapnya sebagai uang FPJP, seperti kesimpulan BPK). Duit inilah yang membawa-bawa nama Kepala Badan Reserse Kriminal, Komisaris Jenderal Susno Duadji (55 tahun). Boedi Sampoerna melalui seorang pengacara bernama Lucas, meminta agar duit tersebut ditarik, segera setelah Bank Century di-bail out dan dikucuri Rp 6,7 triliun melalui skema LPS (fase pasca-21 November 2008).

Lucas lalu meminta "surat keterangan" dari Susno sebagai Kabareskrim yang menyatakan bahwa duit yang digelapkan keluarga Tantular itu adalah duit kliennya yang sah, dan bukan duit hasil kejahatan. Surat clearence yang dikeluarkan Susno pada 7 April 2009 itu adalah salah satu syarat yang diminta oleh manajemen baru Bank Century (pasca-bail out). Maklum, saat itu Bank Century sudah disuntik LPS dengan dana segar yang jumlah totalnya belakangan menjadi Rp 6,7 triliun. Bank yang baru disuntik, tentu saja tak bisa seenaknya meloloskan duit para nasabah, meski hal itu menjadi hak legal mereka.

Di tengah proses pengurusan surat "bersih diri" atas uang 18 juta dolar itulah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus sesuatu. Inilah yang belakangan disebut-sebut sebaga cikal bakal "perang" antara Cicak melawan Buaya.

Sampai di sini persoalan sudah mulai ruwet. Padahal, kita belum lagi mengurai kasus Bank Century di tengah proses dan pasca-bail-out sebesar Rp 6,7 triliun ...


Sumber:
http://www.cicak.or.id/baca/2009/11/21/sekali-lagi-10-keganjilan-di-bank-century-9.html#komentar
Sabtu, 21 Nov '09 20:10
Kembali Ke Atas Go down
Administrator
Administrator
Administrator


Male
Banyak Pemposan: 383
Poin: 4262
Reputasi: 8
Sejak: 02.12.07
Predikat:
  • Alumnus
Angkatan Tahun: SATGASMA 1976—1982
Fakultas: FMIPA
Profesi | Pekerjaan: IT Consultant
Lokasi Domisili: Parung. Bogor | Sawangan. Depok
Slogan: Tiap sesuatu adalah unik

PostSubyek: Re: KASUS: Cicak VS Buaya | KPK VS POLRI: Skandal Bank Century dan Keterlibatan Para Petinggi Negara RI   3/1/2010, 17:08

10 Keganjilan di Bank Century: Catatan Epilog untuk Presiden


Dandhy Dwi Laksono Dandhy Dwi Laksono

Apa kaitan antara kasus Bank Century, keributan Cicak versus Buaya (lengkap dengan drama Anggodo atau Tim Delapan), dan kasus Antasari Azhar (pembunuhan direktur BUMN, Nasrudin Zulkarnaen)?

Catatan epilog ini semoga bisa sedikit membantu mengurai dan meletakkan semua di tempatnya masing-masing: meski kita percaya dengan "teori konspirasi" yang aromanya memang tercium menyengat.

Pendekatannya sederhana saja, yakni dari urutan waktu kejadian:

  1. November 2008 - Pemberian FPJP Rp 689 miliar dan keputusan bail-out Bank Century Rp 6,7 triliun (November - Juli 2009).
  2. Maret 2009 - Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen ditembak dan tewas.
  3. April 2009 - Boedi Sampoerna mengutus seorang pengacara bernama Lucas (dengan surat Kabareskim Susno Duadji) untuk menarik dananya sebesar 18 juta dolar di Bank Century (sekarang Bank Mutiara).
  4. Apil 2009 - KPK mencium sesuatu dari proses penarikan dana Boedi Sampoerna yang dilakukan Lukas (dibantu Kabareskrim Susno), meski uang tersebut mungkin memang menjadi hak para nasabah (pasca-bail out).
  5. April 2009 - Hasi audit BPK menemukan ketidakberesan dalam skema pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp 689 miliar dari Bank Indonesia ke Bank Century.
  6. Mei 2009 - Antasari Azhar ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen bersama sejumlah orang (pengusaha Sigit Haryo Wibisono, Wiliardi Wizar, dan para eksekutor).
  7. Juli 2009 - Kasus Bank Century meledak ke permukaan (setelah pilpres dan periode pengucurannya "berakhir").
  8. Juli 2009 - Kabareskrim Susno Duadji terbang ke Singapura menemui Anggoro Widjojo (yang sudah dinyatakan buron oleh KPK dalam kasus korupsi di Departemen Kehutanan). Susno mengejar pengakuan Anggoro untuk "membidik" kasus pemerasan (penyuapan) yang dilakukan pimpinan KPK.
  9. Agustus 2009 - Antasari Azhar yang sedang ditahan polisi, mengeluarkan testimoni tentang praktik penyuapan atau pemerasan yang dilakukan pejabat KPK kepada Anggoro, kakak Anggodo. Testimoni ini menjadi "amunisi" bagi polisi untuk terus menyelidiki KPK (yang juga sedang menyelidiki hubungan Lukas-Susno terkait upaya penarikan dana Boedi Sampoerna di Bank Century). Belakangan Antasari menyatakan bahwa testimoni itu bukan inisiatifnya sendiri, melainkan karena diminta polisi.
  10. Agustus - September 2009 - Polisi mengubah-ubah keterangannya tentang kasus yang melibatkan Bibit dan Chandra. Semula penyalahgunaan wewenang pencekalan, lalu menjadi pemerasan.
  11. September 2009 - DPR (periode lama) meminta BPK melakukan audit atas kasus Bank Century (tanggal 1).
  12. September 2009 - Bibit dan Chandra menjadi tersangka (tanggal 13).
  13. September 2009 - Seminggu setelah itu (tanggal 22), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perppu tentang Pelaksana Tugas KPK, untuk mengisi tiga kursi pimpinan KPK yang kosong (Antasari, Bibit, dan Chandra).
  14. September 2009 - Tanggal 26, BPK kembali mengeluarkan hasil audit sementara yang berisi temuan-temuannya seputar bail out Bank Century.
  15. Oktober 2009 - Bibit dan Chandra resmi ditahan dan kasus Cicak versus Buaya merebak dan massif, lengkap dengan episode pemutaran rekaman hasil sadapan dan kemunculan Anggodo dkk (November 2009).
  16. November 2009 - Tim 8 dibentuk dan bekerja dengan rekomendasi antara lain: (a) membatalkan tuduhan atas Bibit-Chandra; (b) memerintahkan pengusutan kemungkinan adanya "para konspirator" di balik penjeratan Bibit-Chandra; dan (c) penyelidikan lebih lanjut upaya pencairan dana Boedi Sampoerna di Bank Century yang dilakukan Lucas (dengan bantuan Kabareskrim Susno Duadji).

Kronologi ini akan membawa kita pada kesimpulan: bila tarikan awalnya adalah dugaan skandal keuangan di Bank Century, maka episode Anggodo dan kawan-kawannya sesungguhnya hanya "riak-riak kecil" belaka. Meski, kemunculan Anggodo dan rekaman hasil sadapan itu telah membuka kotak pandora besar tentang praktik mafia peradilan (yang sebenarnya juga bukan barang baru). Anggodo jelas tak ada kaitan dengan Bank Century. Hubungannya yang "mesra" dengan polisi adalah hubungan simbiosis mutualisme dalam konteks upaya polisi "mengimbangi permainan" KPK yang sedang menekuni kasus Bank Century.

Di sisi lain, bagi Anggodo, ini adalah peluang untuk membebaskan diri dari kasus penyuapan menjadi kasus pemerasan. Yang pertama akan menempatkannya (dan Anggoro) sebagai tersangka, sedangkan yang kedua hanya akan membuatnya menjadi saksi korban belaka (pelapor).

Sementara, bila kita menilik gambar besar kasus Bank Century pasca-dikucuri duit Rp 6,7 triliun (dan namanya diubah menjadi Bank Mutiara), maka apa yang dilakukan pengusaha Boedi Sampoerna melalui pengacaranya, Lucas (dan menyeret-nyeret nama Susno Duadji), untuk menarik duitnya sendiri sebesar 18 juta dolar dari Bank Century, hanyalah salah satu dari ratusan usaha lain yang mungkin dilakukan nasabah-nasabah tertentu yang simpanannya lebih dari Rp 2 miliar (batas penjaminan LPS).

Dus, yang terjadi pada Bank Century pasca-keputusan bail out 21 November 2008 adalah sebuah antrean panjang para nasabah yang ingin menarik dananya masing-masing. Baik melalui "jalur normal" maupun "adu beking". Jadi tak heran bila kebutuhan likuidtas yang semula diperkirakan hanya Rp 632 miliar (setelah disuntik FPJP Rp 689 miliar), membengkak menjadi Rp 6,7 triliun. Hanya saja, kebetulan, KPK mengendus proses yang dijalani Lukas dan Susno. Ini terjadi pada bulan April 2009 yang ditandai dengan keluarnya surat dari Kabareskrim Susno Duadji.

Dua bulan sebelumnya, Maret 2009, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran tewas akibat ditembak, dan baru bulan Mei 2009, polisi menetapkan Ketua KPK Antasari Azhar sebagai salah satu tersangka yang terlibat, dan kini sedang menjalani persidangan.

Dua peristiwa ini bisa sama sekali terpisah, bisa juga tidak. Yang percaya bahwa kedua kasus ini berhubungan adalah mereka yang percaya bahwa ada upaya sistematis untuk menggembosi KPK yang selama ini sepak terjangnya cukup mengharu-biru jaringan koruptor dan penegak hukum di Indonesia. Tentu saja ini kisah seksi.

Tapi sejauh ini belum ada bukti yang secara jernih menunjukkan korelasi antara kasus Bank Century dan Antasari (pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen). Para pendukung "teori konspirasi" percaya, bahwa kedua kasus ini saling terkait dan menjadi bagian dari proyek besar: merontokkan KPK. Ini dikaitkan pula dengan gerakan simultan di "front" DPR (Agustus-September 2009), yang tengah membahas RUU Pengadilan Tindak Pindana Korupsi di mana wewenang KPK untuk menyidik akan dikembalikan ke kejaksaan atau kepolisian saja. Gagasan "mengebiri" KPK ini kemudian kandas.

Yang jelas, setelah KPK mulai menyoroti hubugan Lucas dan Susno dalam usaha penarikan dana Boedi Sampoerna itulah, pada bulan Agustus 2009, Antasari yang sedang ditahan polisi, mengeluarkan testimoni tentang praktik penyuapan atau pemerasan yang dilakukan koleganya di KPK kepada Anggoro Widjojo, kakak "sang superstar" Anggodo. Susno Duadji-sang Kabareskrim yang masih gagal meyakinkan manajemen Bank Century untuk menarik 18 juta dolar- terjun langsung memburu kesaksian Anggoro di Singapura. Inilah awal mula ditetapkannya Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai tersangka.

Dengan demikian, kini ada tiga pejabat KPK yang ditahan: satu orang tersangkut kasus pembunuhan, dua yang lain kasus penyuapan atau pemerasan. Lembaga itupun kini hanya dihuni dua orang saja: M Jasin dan Haryono Umar.

Pertanyaan tentang apakah kasus Antasari dan penahanan Bibit-Chandra saling berhubungan dan merupakan bagian dari upaya konspirasi merontokkan KPK, hanya bisa dijawab dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

  1. Antasari tidak terbukti terlibat pembunuhan. Bibit/Chandra tidak terbukti terlibat penyuapan/pemerasan.
  2. Antasari terbukti terlibat pembunuhan. Bibit/Chandra tidak terbukti terlibat penyuapan/pemerasan.
  3. Antasari tidak terbukti terlibat pembunuhan. Bibit/Chandra terbukti terlibat penyuapan/pemerasan.
  4. Kedua-duanya terbukti berbuat pidana.

Kombinasi atas empat kemungkinan itu setidaknya akan menuntun kita pada petunjuk ada atau tidaknya kaitan antara kedua kasus ini. Bila Antasari terbukti mendalangi pembunuhan, misalnya, maka vonis atas Antasari nantinya tak bisa dihitung sebagai bagian dari upaya melemahkan KPK. Sebab, bagaimana pun juga, kasus pembunuhan harus diselesaikan secara hukum dan ini tak ada kaitan sama sekali dengan institusi KPK. Begitu pula sebaliknya.

Dari keempat kombinasi di atas, hasil kerja Tim 8 telah menyentuh variabel atas kasus Bibit dan Chandra. Sementara variabel kasus Antasari, masih belum mengungkapkan fakta baru. Meski di pengadilan Kombes Williardi Wizar mengaku ada rekayasa, sejauh ini belum didukung bukti-bukti lain yang lebih kuat, apalagi setelah kesaksiannya dibantah para pejabat polisi yang memeriksanya.

Ada lagi keterangan "eksekutor" yang mengaku ada tim lain yang beroperasi di lapangan (selain mereka) saat terjadinya pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Meski ada (katakanlah) "tim bayangan" yang hendak menghabisi Nasrudin, tapi fakta siapa yang menembak dan atas komando siapa, tetaplah jadi pertimbangan hukum yang utama. Kejahatan ini bisa saja ada yang mendompleng. Tapi pelaku riilnya tetap tak bisa lepas dari jerat hukum: dengan atau tanpa konspirator. Hakim bisa memerintahkan untuk mengembangkan penyelidikan guna mencari tahu, siapa yang mengoperasikan "tim bayangan" itu.

Bila ternyata nanti muncul aktor baru, maka dia layak disidik dan mungkin bisa dicari benang merahnya dengan "hipotesis" tentang ada upaya sistematis untuk melemahkan KPK. Tapi sekali lagi, bila "hipotesis" ini terbukti, tetap saja secara hukum, pembunuh Nasrudin (yang asli) pantas masuk bui. Dengan atau tanpa kehadiran konspirator lain.

Inilah yang membuat kasus Bank Century bercabang-cabang, dan dibutuhkan logika yang jernih dan runut untuk mengurainya. Apalagi di tengah kasus tudingan atas Bibit dan Chandra, kemudian muncul Anggodo dan rekaman pembicaraannya yang menggemparkan. Makinlah jalan cerita bercabang-cabang, menjalar ke persoalan mafia peradilan.

Itu semua terjadi di ranah hukum.

Sementara di ranah politik, selain dugaan adanya upaya penggembosan KPK melalui RUU Tipikor (yang gagal) di DPR, penyuka "teori konspirasi" makin curiga dengan "tindakan (tumben) sigap" Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK setelah ditinggal Antasari, Bibit, dan Chandra.

Potongan-potongan puzzle ini kemudian berkembang menjadi berbagai spekulasi yang bisa benar dan bisa tidak. Saya termasuk yang percaya dengan proses induktif, bahwa di sini, sekali lagi, ada lima persoalan yang harus dipisahkan dulu kasus per kasus (sebelum belakangan terbukti berkaitan secara mutlak):

  1. Kasus bail-out Bank Century dan segala persoalan teknis dan "bola liar politik"-nya (November 2008). Individu-individu yang terkait adalah para pengambil kebijakan (KSSK). Lembaga yang diharapkan ikut mengurainya adalah BPK (audit keuangan negara), KPK (terkait kerugian uang negara dan gratifikasi), DPR (proses politik seputar pengambilan kebijakan).
  2. Kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang menyeret Antasari Azahar (Maret-Mei 2009). Para pelakunya sedang diadili. Lembaga yang menangani adalah kepolisian, kejaksaan, dan kekuasaan kehakiman.
  3. Kasus kecurigaan KPK pada proses upaya penarikan dana salah satu nasabah Bank Century pasca-bail-out - April 2009. Individu-individu yang terkait adalah Lukas dan Susno Duadji. Lembaga yang (sedang) menangani kasusnya adalah KPK.
  4. Kasus tuduhan penyuapan atau pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK (Bibit dan Chandra) atas Anggoro-Anggodo (Agustus 2009). Individu yang terkait adalah para pimpinan KPK (Bibit dan Chandra). Ini berarti kita tetap membuka kemungkinan bahwa kasus penyuapan atau pemerasan ini memang ada. Lembaga yang sedang menangani adalah kepolisian dan kejaksaan.
  5. Kasus dugaan kriminalisasi dan konspirasi mafia peradilan untuk menjerat Bibit dan Chandra atas sesuatu yang (mungkin) tak pernah dilakukannya (November 2009). Individu yang terkait adalah semua nama yang disebut dalam rekaman percakapan Anggodo yang disadap KPK (termasuk pejabat Kejaksaan Agung, Mabes Polri, bahkan institusi atau individu Presiden -karena namanya juga disebut-sebut). Belum ada lembaga khusus yang menangani karena semua pihak dalam posisi conflict of interest (baik KPK, Kejaksaan Agung, Polri, maupun Presiden sendiri).

Dengan struktur berpikir seperti ini, maka rekomendasi Tim 8 kepada Presiden yang menyebut-nyebut tentang perlunya pengusutan upaya kriminalisasi KPK melalui penahanan Bibit dan Chandra, juga berlaku bagi pengusutan atas diri Presiden SBY sendiri. Nah, lantas lembaga mana atau siapa yang akan mengambil tugas ini? DPR melalui Hak Angket atau Interpelasi? Atau MPR melalui Badan Pekerja atau Ad Hoc? (DDL)


Sumber:
http://www.cicak.or.id/baca/2009/11/23/10-keganjilan-di-bank-century-catatan-epilog-untuk-presiden.html
Senin, 23 Nov '09 23:02
Kembali Ke Atas Go down
Administrator
Administrator
Administrator


Male
Banyak Pemposan: 383
Poin: 4262
Reputasi: 8
Sejak: 02.12.07
Predikat:
  • Alumnus
Angkatan Tahun: SATGASMA 1976—1982
Fakultas: FMIPA
Profesi | Pekerjaan: IT Consultant
Lokasi Domisili: Parung. Bogor | Sawangan. Depok
Slogan: Tiap sesuatu adalah unik

PostSubyek: Re: KASUS: Cicak VS Buaya | KPK VS POLRI: Skandal Bank Century dan Keterlibatan Para Petinggi Negara RI   3/1/2010, 17:10

ALIRAN DANA BANK CENTURY


Dandhy Dwi Laksono



Kisruh DPT

Jangan membayangkan bahwa yang disebut "aliran dana Bank Century" adalah dana yang mengalir dari brankas Bank Century (setelah disuntik Rp 6,7 triliun) ke sejumlah nama yang tidak berhak, baik individu atau organisasi. Baik perusahaan atau partai politik. Tim sukses atau tim gagal. Yang disebut "aliran dana Bank Century" sesungguhnya adalah duit yang mengalir ke rekening-rekening (sah) para nasabah bank itu sendiri.

Lantas mengapa diributkan?

Sebab, tak semua nasabah Bank Century berhak dan boleh menarik duit mereka. Ada 1.427 rekening yang (mestinya) diharamkan melakukan aktivitas penarikan dana begitu bank tersebut berstatus Dalam Pengawasan Khusus oleh Bank Indonesia (6 November 2008). Tapi nyatanya, justru sejak hari itu hingga 10 Agustus 2009 (perhatikan baik-baik bulan dan tahunnya), Bank Century kebobolan hingga Rp 938 miliar!

Bobol tahap pertama sebesar Rp 344 miliar terjadi pada periode 6-13 November 2008, persis saat statusnya Dalam Pengawasan Khusus (Special Surveillance Unit/SSU). Kebobolan yang kedua terjadi pada periode 14-21 November 2008 sebesar Rp 273,8 miliar, saat bank milik keluarga Tantular itu dikucuri pinjaman Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) oleh Bank Indonesia. Sementara kebobolan terlama adalah tahap ketiga, yang terjadi antara 24 November 2008 hingga 10 Agustus 2009, sebesar Rp 320,7 miliar alias saat bank itu sudah di-bail out pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Padahal, di periode ini, manajemen dan susunan direksi Bank Century sudah berganti.

Lantas mengapa kebobolan bisa bertubi-tubi dan tak ada seorang pun yang menghentikannya?

Dana Pihak Terkait (DPT)

Sebagaimana diketahui, pada 31 Oktober dan 3 November 2008, manajemen Bank Century mengajukan pinjaman Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Indonesia sebesar Rp 1 triliun. Karena pengajuan itu, maka BI mulai menempatkan para pengawasnya pada 6 November 2008, dan pada hari yang sama langsung mengeluarkan surat yang melarang penarikan dana dari rekening simpanan milik pihak terkait (baik giro, tabungan, maupun deposito). Surat Deputi Gubernur BI (DpG) No.10/9/DpG/DPB1/Rahasia itu ditujukan kepada manajemen Bank Century (manajemen lama), yang memerintahkan agar tidak melayani "penarikan dana dari rekening milik pihak terkait dengan bank, dan atau pihak-pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia".

Secara normatif, surat perintah Deputi Gubernur BI ini merupakan prosedur standar yang ditujukan pada bank-bank yang berstatus Dalam Pengawasan Khusus sebagaimana diatur oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/38/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank. Dalam aturan tersebut, yang dimaksud dana pihak terkait (DPT) ada 16 jenis, yang kurang lebih adalah individu atau perusahaan yang terafiliasi dengan pemilik atau manajemen (lama) Bank Century, serta pihak-pihak yang memiliki hubungan bisnis dan kepemilikan saham bersama di bisnis tertentu. Sebab, Bank Indonesia tak mungkin menyuntikkan dana ke sebuah bank yang sakit, tapi uang itu kemudian ditarik oleh pemilik sendiri dan para koleganya. Atau orang-orang yang masih memiliki urusan utang-piutang dengan pemilik.

Tapi alih-alih diblokir, rekening-rekening DPT ini justru dibiarkan ngablak sehingga penarikan terjadi berkali-kali, dan akibatnya, dana suntikkan Bank Indonesia dan LPS tak pernah cukup untuk menyehatkan Century. Inilah salah satu penjelasan mengapa yang semula hanya dibutuhkan Rp 632 miliar untuk penyelamatan, kemudian membengkak menjadi Rp 6,7 triliun. Dus bila dijumlahkan dengan dana FPJP sebesar Rp 689 miliar dari Bank Indonesia (14-18 November 2008), maka sesungguhnya Bank Century ini sudah diguyur Rp 7,3 triliun!

Tentu saja ini ibarat mengisi tandon air tanpa pernah menutup sumber kebocorannya. Sebab, kebocoran itu sendiri terkesan dibiarkan dan berlangsung selama berbulan-bulan di depan hidung Bank Indoensia, LPS, bahkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Lantas apa yang sebenarnya terjadi?

Pada 14 November 2008 Bank Indonesia akhirnya mengabulkan permohonan FPJP untuk Bank Century sebesar Rp 689 miliar (dari Rp 1 triliun yang diminta). Dana tersebut lalu digunakan untuk dua jenis kebutuhan besar: pertama untuk melunasi transaki antar-bank sebesar Rp 28,2 miliar, dan keperluan pembayaran Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 661 miliar. Itu artinya, begitu dikucuri FPJP, para nasabah banyak yang menarik dana melalui rekening masing-masing, sehingga kucuran FPJP ini bak menyiram air di padang pasir. Tapi bukan ini bagian yang terburuk. Bagian terburuknya adalah: dari Rp 661 miliar duit kucuran FPJP yang ditarik para nasabah Century itu, Rp 273 miliar di antaranya adalah penarikan oleh pihak-pihak terkait yang mestinya diharamkan dan tak boleh lolos dari pengawasan Bank Indonesia. Apalagi, Bank Indonesia sendirilah yang menetapkan peraturan dan sudah mengirim surat larangan, dan menempatkan para pengawasnya di sana.

Sulit membayangkan, Bank Indonesia menggerojok Rp 689 miliar (input) tapi tak memperketat pengawasannya di jalur keluarnya uang (output). Apakah rekening-rekening itu tidak diblokir? Inilah keganjilan yang kesekian dari banyak keganjilan yang membelit kisah bail out Bank Century.

Meski surat larangan penarikan dana dari rekening pihak terkait sudah dilayangkan Bank Indonesia sejak 6 November 2008, manajemen (lama) Bank Century baru mengeluarkan memo internal 11 hari kemudian (17 November 2008), yang isinya melarang pihak-pihak terkait untuk menarik dananya, baik melalui rekening giro, tabungan atau deposito. Tentu saja banyak hal yang bisa terjadi dalam 11 hari. Apalagi, memo internal itu tidak merinci nama dan nomor rekening pihak terkait yang dimaksud, sehingga tidak dilakukan pemblokiran. Lalu apakah manajemen Bank Century membangkang perintah Bank Indonesia?

Hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan, blunder tentang mana rekening yang harus diblokir dan tidak, ada di pihak Bank Indonesia sendiri. Menurut BPK, "Bank Indonesia tidak segera memberitahukan dan menetapkan rekening pihak terkait bersamaan dengan penetapan status Bank Century sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus sebagaimana surat BI kepada Bank Century No.10/9/DpG/DPB1/Rahasia, pada 6 November 2008."

Tapi Bank Indonesia sendiri menyatakan bahwa daftar rekening-rekening yang seharusnya diblokir menjadi tanggung jawab Bank Century. Tentu saja ini logika yang agak mengganggu, setidaknya bagi saya. Bagaimana mungkin manajemen lama Bank Century yang mestinya dianggap tidak lagi kompeten, diberi kewenangan menetapkan sendiri daftar rekening yang boleh dan tak boleh melakukan aktivitas penarikan atau pencairan. Bukankah manajemen lama dengan mudah akan meloloskan dan mengamankan rekening-rekening mereka sendiri?

Situasi yang kacau ini berlanjut hingga periode masuknya LPS (opsi bail-out) tanggal 21 November 2008, setelah keputusan KSSK. Begitu diambil alih LPS, Direksi Bank Century mengeluarkan memo internal kedua, tertanggal 22 November 2008 yang memerintahkan kepada seluruh pimpinan cabang untuk memeriksa, melengkapi, dan mengaktualkan rekening-rekening pihak terkait mana saja yang seharusnya diblokir. Saat itulah, baru dilakukan pemblokiran atas 543 rekening.

Tapi metode pemblokiran yang digunakan manajemen (baru) Bank Century itu masih menggunakan pendekatan nomor rekening, sehingga bila seseorang yang terafiliasi dengan pemilik lama memiliki lebih dari satu rekening, maka rekening itu bisa saja lolos atau luput. Padahal, ada metode pelacakan lain yang disebut sebagai Customer Indentification File (CIF), di mana memungkinkan identifikasi berbagai nomor rekening untuk setiap nasabah. Metode inilah yang kemudian digunakan BPK untuk menjaring lebih teliti lagi, rekening-rekening mana saja yang bisa dikategorikan sebagai Dana Pihak Terkait (DPT). Dan benar saja, dari 543 rekening yang semula ditemukan, setelah menggunakan metode CIF, ternyata bertambah menjadi 694 rekening. Itu artinya, memang ada nama-nama tertentu yang memiliki lebih dari satu rekening.

Di tengah kekacauan inilah muncul sebuah fragmen di mana seorang pengawas Bank Indonesia pada tanggal 24 November 2008 (hari pertama dimulainya suntikan Rp 6,7 triliun), berinisiatif menyerahkan data 177 CIF atau sekitar 333 rekening kepada petugas Informasi dan Teknologi di Bank Century agar melakukan pemblokiran rekening-rekening tersebut, tanpa sepengetahuan direksi baru.

Di sisi lain, para petinggi LPS juga gelisah dengan belum tuntasnya daftar negatif (negative list) atas rekening-rekening ini. Empat hari setelah di-bail-outI (27 November 2008), Kepala Eksekutif LPS mengirim surat ke Direksi Bank Century yang menegaskan kembali agar mereka tidak mencairkan dana milik pihak terkait. Surat itu adalah tindak lanjut dari rapat yang digelar sehari sebelumnya dengan agenda pembahasan yang sama.

Tapi anehnya, kepada BPK, para Direksi Bank Century mengaku menerima surat-surat perintah tentang pemblokiran rekening itu (terutama dari BI) baru pada Agustus 2009! Dengan demikian maka manajemen baru Bank Century menolak dipersalahkan atas keluarnya dana melalui rekening-rekening pihak terkait sepanjang November 2008 hingga Agustus 2009 yang totalnya mencapai Rp 938 miliar!

Inilah ping-pong besar antara manajemen baru Bank Century, LPS (sebagai pemegang saham), dan Bank Indonesia (sebagai pengawas). BI dan LPS mengaku sudah mengirim surat larangan pencairan dana atas rekening-rekening tertentu sejak November 2008, sementara manajemen Bank Century merasa baru menerimanya pada Agustus 2009. Selisihnya tak tanggung-tanggung: 9 bulan! Dan selama itu pula duit terus mengucur kepada rekening-rekening yang dianggap tidak sah.

Setelah melakukan serangkain wawancara konfrontasi ke berbagai pihak, akhirnya BPK menarik kesimpulan bahwa "Bank Indonesia tidak melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Bank Century dalam menginventarisasi maupun melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening pihak terkait Bank Century sejak Bank Century ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus."

Tapi pejabat Bank Indonesia berkilah, pihaknya hanya berkewajiban memerintahkan bank melakukan pemblokiran dan mengawasi pelaksanaannya, tapi tidak berkewajiban menetapkan daftar pemilik rekening. Sebab, menurut BI, penetapan Dana Pihak Terkait (DPT) adalah tanggung jawab manajemen Bank Century.

Keterangan ini bertentangan dengan fakta bahwa pada 28 Januari 2009, Direktorat Pengawasan Bank (DPG) 1, Bank Indonesia, ternyata mengirim data yang berisi daftar pihak terkait Bank Century secara formal kepada Kepala Eksekutif LPS. Surat itu bernomor 11/16/DPB1/TPB1-7/Rahasia. Itu artinya, BI punya kewenangan menetapkan data tentang pihak terkait. Dalam data BI itu ternyata ditemukan 998 rekening yang layak masuk daftar negatif.

Fakta lain, LPS pada 14 Januari 2009 juga melayangkan permohonan data pihak terkait Bank Century kepada Bank Indonesia. Mungkinkah LPS meminta sesuatu kepada lembaga yang tidak memiliki kewajiban atau kewenangan melakukannya?

BPK sendiri berpegangan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/38/PBI/2005 yang menyebut bahwa bank yang berstatus Dalam Pengawasan Khusus dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait dan atau pihak-pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

Dus, sebuah lembaga yang berwenang menetapkan siapa yang boleh dan siapa yang tak boleh menarik atau mencairkan rekening, pastilah memiliki kapasitas untuk mengeluarkan daftar negatif itu.

Sumber:
http://www.cicak.or.id/baca/2009/11/25/aliran-dana-bank-century-1.htm
Rabu, 25 Nov '09 17:49
Kembali Ke Atas Go down
Administrator
Administrator
Administrator


Male
Banyak Pemposan: 383
Poin: 4262
Reputasi: 8
Sejak: 02.12.07
Predikat:
  • Alumnus
Angkatan Tahun: SATGASMA 1976—1982
Fakultas: FMIPA
Profesi | Pekerjaan: IT Consultant
Lokasi Domisili: Parung. Bogor | Sawangan. Depok
Slogan: Tiap sesuatu adalah unik

PostSubyek: Re: KASUS: Cicak VS Buaya | KPK VS POLRI: Skandal Bank Century dan Keterlibatan Para Petinggi Negara RI   3/1/2010, 17:17

Pidato SBY menata papan catur untuk remis


wonggareng


Pidato SBY (terlampir) tentu akan mengundang berbagai macam reaksi pro dan kontra, dan mungkin tidak ada pihak yang berkepentingan yang merasa puas. Termasuk kubu Cikeas.

Meski tidak ada konklusi atau solusi, pidato ini sangat signifikan.

Dari segi politik, SBY mereposisi agrumen dan arahan proses. Layaknya menata kembali papan catur. Beberapa hal penting yang muncul

  • Kasus Bank Century kini menjadi permasalahan lingkar utama. Ini kemenangan bagi publik, karena kerugian materiil sangat besar dan sebagian aliran dana dicurigai dibayar kepada pihak2 yang berhubungan dengan partai politik, aparat, pejabat ekskutif dan legislatif.

  • Tetapi SBY kembali melemparkan penelitian dan penindaklanjutan kasus Bank Century ini kepada sistem yang berlaku, dengan argumen tidak ingini intervensi di proses. Ini adalah kemenangan sementara bagi pihak2 yang terlibat dengan kasus ini, karena sistem yang berjalan dicurigai dikontrol oleh pejabat/aparat yang memilik i kedekatan kepada pihak2 tersebut. (Sungguh sangat tidak sulit untuk PPATK memprint out aliran dana yang keluar dari Bank Century. Yang dibutuhkan hanya political courage saja)

  • Meskipun SBY berulang kali mengucapkan bahwa dia enggan untuk intervensi, sebenarnya intervensi formal sudah terjadi melalui pidato ini. Ini kemenangan untuk publik, karena ini preseden untuk intervensi dikemudian hari.

    4. SBY itu ternyata sangat reaktif terhadap tekanan masyarakat dan opini publik. Konsep pidato ini dikemas sangat strategis untuk respons desakan dan pertanyaan masyarakat. Dari segi konklusi dan solusi, tidak ada hal baru yang dihasilkan. Tetapi kemenangan tetap di publik, karena ternyata Peoples Power diperhitungkan dalam Politik Cikeas, dan ini celah yang harus terus dipergunakan dan dijaga.

  • Mengusulkan "out of court settlement" menunjukan bahwa SBY tidak bisa tegas (atau belum mau ambil posisi pada saat ini). Ini sangat buruk bagi publik dan pemerintahan SBY sendiri. Bila ini terjadi, ini kemenangan besar bagi oknum dan para pihak yang bermain. Solusi ini muncul karena SBY ingin menghindar dari terjadinya konflik pada saat sekarang, karena dia sadar bahwa bola api bisa lari dengan bebas kemana saja. Biaya yang harus dibayar publik adalah dilusi dari sistim hukum dan peradilan, yang ternyata ada pintu belakang yang formal. Preseden ini akan melegitimasikan "solusi pintu belakang" yang tidak transparan. Lebih baik Undang Undang dan Peraturan yang dirubah, daripada dilanggar dan dilompati. Biaya yang dibayar pemerintahan SBY adalah dengan kredibilitas, dimana pertanyaan dan hujatan masyarakat akan makin meningkat, dan program pembangunan yang mereka canangkan akan terganggu.

  • SBY mengimplikasikan bahwa dia tidak nyaman dengan terjadinya Independensi KPK dan Reformasi berarti ditubuh Kepolisian dan Kejaksaan. Dari pidato ini, kita bisa simpulkan bahwa ini harga mati kubu Cikeas. Ini kerugian besar bagi publik. Ini mengindikasikan bahwa Cikeas masih ditekan oleh pihak / oknum yang bermain atau berkepentingan, dan/atau Cikeas sendiri punya kepentingan yang harus jaga "at all costs". Implikasi dari posisi ini: besar kemungkinannya bahwa tidak akan terjadi konklusi dan solusi yang diharapkan masyarakat pada pemerintahan ini, karena mungkin Cikeas adalah bagian dari permasalahannya.


Terkadang dalam permainan catur, solusi terbaik bagi pihak yang terpojok adalah untuk mencari posisi remis. Pidato ini sangat tegas mengindikasikan keinginan Cikeas untuk menjaga status quo.



Wong Gareng

. . . . . . . . . . .


Berikut ini skrip lengkap SBY (copy dari www.cicak.or.id - trims cahPamulang)



TRANSKRIP PIDATO SBY SEKITAR CICAK VS BUAYA


Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air yang saya cintai dan saya banggakan

Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan
Yang Maha Kuasa serta dengan memohon ridho-Nya pada malam hari ini saya ingin menyampaikan penjelasan kepada seluruh rakyat Indonesia menyangkut dua isu penting yang berkait an dengan penegakan hukum dan keadilan di negeri kita. Isu penting yang saya maksud adalah pertama, kasus Bank Century dan kedua kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto yang keduanya telah menjadi perhatian masyarakat yang amat mengemuka. Kedua isu ini juga telah mendominasi pemberitaan di hampir semua media massa disertai dengan percakapan publik yang menyertainya, bahkan disertai pula dengan berbagai desas-desus atau rumor yang tidak mengandungi kebenaran. Oleh karena itu, selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, malam ini saya pandang perlu untuk menjelaskan duduk persoalan serta sikap pandangan dan solusi yang perlu ditempuh terhadap kedua permasalahan tersebut.

Dalam waktu 2 minggu terakhir ini, saya sengaja menahan diri untuk tidak
mengeluarkan pernyataan menyangkut Bank Century dan kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto, dengan alasan:
Kesatu, menyangkut kasus Bank Century selama ini saya masih menunggu hasil
Pemeriksaan Investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan atas permintaan DPR RI. Saya sungguh menghormati proses itu dan saya tidak ingin mengeluarkan pernyataan yang mendahului, apalagi ditafsirkan sebagai upaya mempengaruhi proses audit investigatif yang dilakukan BPK. Tadi sore saya telah bertemu dengan Ketua dan anggota BPK yang menyampaikan laporan hasil pemeriksaan investigasi atas Bank Century. Dengan demikian, malam ini tepat bagi saya untuk menyampaikan sikap dan pandangan saya berkaitan dengan kasus Bank Century tersebut.

Kedua, menyangkut kasus hukum Sdr Chandra M Hamzah dan Sdr Bibit Samad Riyanto malam ini saya pandang tepat pula untuk menyampaikan sikap pandangan dan solusi paling tepat terhadap permasalahan itu. Mengapa? Saudara-saudara masih ingat pada tanggal 2 November 2009 yang lalu dengan mencermati dinamika di lingkungan masyarakat luas yang antara lain berupa silang pendapat kecurigaan dan ketidakpercayaan atas proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan Agung, saya telah membentuk sebuah Tim Independen, yaitu Tim IndependenVerifikasi Fakta dan Proses Hukum Sdr. Chandra M.Hamzah dan Sdr. Bibit Sama Riyanto. Tim Independen ini yang sering disebut Tim-8 bekerja selama 2 minggu, siang dan malam, dan akhirnya pada tanggal 17 November 2009 yang lalu secara resmi telah menyerahkan hasil kerja dan rekomendasinya kepada saya. Setelah selama 5 hari ini jajaran pemerintah, termasuk pihak Polri dan Kejaksaan Agung saya instruksikan untuk merespons hasil kerja dan rekomendasi Tim-8, maka malam hari ini secara resmi saya akan menyampaikan kepada rakyat Indonesia, apa yang sepatutnya kita laksanakan ke depan.

Saudara-saudara, Sebelum saya masuk ke dalam inti permasalahan tentang bagaimana sebaiknya kasus Bank Century dan kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto ini kita selesaikan dengan baik, saya ingin menyampaikan kepada segenap masyarakat luas bahwa cara-cara penyelesaian terhadap kasus hukum yang memiliki perhatian publik luas seperti ini mestilah tetap berada dalam koridor konstitusi hukum dan perundang-undangan yang berlaku seraya dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan mendengarkan aspirasi dan pendapat umum. Solusi dan opsi yang kita tempuh juga harus bebas dari kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan, tetap jernih dan rasional, serta bebas dari tekanan pihak manapun yang tidak semestinya. Dan di atas segalanya kita harus tetap bertumpu kepada dan menegakkan kebenaran dankeadilan.

Rakyat Indonesia yang saya cintai, Sekarang saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu sikap dan pandangan sayatentang kasus Bank Century.

Yang pertama-tama harus kita pahami adalah pada saat dilakukan tindakan terhadap Bank Century tersebut, situasi perekonomian global dan nasional berada dalam keadaan krisis. Hampir di seluruh dunia terjadi goncangan keuangan dan tidak sedikit pula krisis di dunia perbankan. Banyak negara melakukan tindakan untuk menyelamatkan perbankan dan perekonomian mereka.
Pada bulan November 2008 yang lalu, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan BI,
mestilah dikaitkan dengan situasi dan konteks demikian, sehingga tidak dianggap
keadaannya normal-normal saja. Kita punya pengalaman sangat pahit dan buruk 10-11 tahun lalu, ketika Indonesia mengalami rangkaian krisis yang menghancurkan perekonomian kita. Dengan demikian kebijakan yang ditempuh untuk melakukan tindakan terhadap Bank Century yang di antaranya adalah tindakan hukum terhadap para pengelola Bank Century serta penyaluran dana penyertaan modal sementara, sesungguhnya bertujuan untuk mencegah terjadinya krisis perbankan bahkan perekonomian. Meskipun ketika berlangsungnya proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan tugas untuk itu, saya sedang mengemban tugas di luar negeri, tetapi saya memahami situasi yang ada di tanah air beserta rangkaian upaya untuk menyelamatkan perbankan dan perekonomiankita.

Tetapi kini yang menjadi perhatian DPR RI dan berbagai kalangan masyarakat adalah:

Pertama, sejauh mana proses pengambilan keputusan dan tindakan penyaluran dana penyertaan modal sementara kepada Bank Century yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu dinilai tepat atau 'proper'?

Kedua, apakah ada pihak-pihak tertentu dengan kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan negara meminta atau mengarahkan pihak pengambil keputusan dalam hal ini, Menkeu dengan jajarannya dan BI, yang memang keduanya memiliki kewenangan
untuk itu?

Ketiga, apakah penyertaan modal sementara yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu ada
yang 'bocor' atau tidak sesuai dengan peruntukannya? Bahkan berkembang pula
desas-desus, rumor, atau tegasnya fitnah yang mengatakan bahwa sebagian dana itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY, fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan.

Keempat, sejauh mana para pengelola Bank Century yang melakukan tindakan pidana diproses secara hukum, termasuk bagaimana akhirnya dana penyertaan modal sementara itu dapat kembali ke negara?

Saudara-saudara Saya sungguh memahami munculnya sejumlah pertanyaan kritis itu yang tentunya memerlukan penjelasan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Saya pun memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu sebagaimana yang dialami oleh masyarakat kita.

Saya juga ingin keempat pertanyaan kritis menyangkut kasus Bank Century yang saya sebutkan tadi juga mendapatkan jawaban yang tegas dan benar.
Dengan telah saya terimanya hasil pemeriksaan investigasi BPK atas kasus Bank
Century sore tadi, pemerintah akan segera mempelajari dan pada saatnya nanti saya akan meminta Sdri. Menteri Keuangan dengan jajarannya bersama-sama dengan pihak BI untuk memberikan penjelasan dan klarifikasinya. Saya sungguh ingin keterbukaan dan akuntabilitas dapat kita tegakkan bersama. Saya juga ingin semua desas-desus, kebohongan dan fitnah dapat disingkirkan dengan cara menghadirkan fakta dan kebenaran yang sesungguhnya.

Terhadap pemikiran dan usulan sejumlah anggota DPR RI untuk menggunakan Hak
Angket terhadap Bank Century, saya menyambut dengan baik agar perkara ini
mendapatkan kejelasan serta sekaligus untuk mengetahui apakah ada tindakan tindakan yang keliru dan tidak tepat. Bersamaan dengan penggunaan Hak Angket oleh DPR RI tersebut, saya juga akan melakukan sejumlah langkah tindakan internal pemerintah, berangkat dari hasil dan temuan Pemeriksaan Investigasi BPK tersebut.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah percepatan proses hukum bagi para pengelola Bank Century dan segera dapat dikembalikannya dana penyertaan modal yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu kepada negara. Saya telah menginstruksikan Jaksa Agung dan Kapolri untuk melaksanakan tugas penting ini.

Saudara-saudara, Pada bagian kedua ini saya akan menyampaikan sikap, pendapat dan langkah tindakan apa yang perlu dilakukan menyangkut kasus hukum Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto.

Sejak awal, proses hukum terhadap 2 pimpinan KPK non-aktif ini telah menimbulkan kontroversi, pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kecurigaan terhadap kemungkinan direkayasanya kasus ini oleh para penegak hukum juga tinggi. Dua hari yang lalu saya juga mempelajari hasil survey oleh Lembaga Survey yang kredibel yang baru saja dilakukan, yang menunjukkan bahwa masyarakat kita memang benar-benar terbelah.

Di samping saya telah mengkaji laporan dan rekomendasi Tim-8, saya juga melakukan komunikasi dengan 2 pimpinan Lembaga Tinggi Negara di wilayah 'justice system, yaitu Sdr. Ketua Mahkamah Agung dan Sdr. Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya juga melakukan komunikasi dengan segenap pimpinan KPK dan tentu saja saya pun telah mengundang Kapolri dan Jaksa Agung untuk mencari solusi terbaik atas kasus ini. Di luar itu, saya juga patut berterima kasih kepada para pakar hukum yang 5 hari terakhir ini, sejak Tim-8 menyampaikan rekomendasinya, juga memberikan sumbangan pemikiran kepada saya.

Dalam kaitan ini, sesungguhnya jika kita ingin mengakhiri silang pendapat
mengenai apakah Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto salah atau tidak salah, maka forum atau majelis yang tepat adalah pengadilan. Semula saya memiliki pendirian seperti ini. Dengan catatan, proses penyidikan dan penuntutan mendapatkan kepercayaan publik yang kuat. Dan tentu saja proses penyidikan dan penuntutan itu 'fair, objektif dan disertai bukti-bukti yang kuat.
Dalam perkembangannya, justru yang muncul adalah ketidakpercayaan yang besar kepada pihak Polri dan Kejaksaan Agung, sehingga telah masuk ke ranah sosial dan bahkan ranah kehidupan masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu, faktor yang saya pertimbangkan bukan hanya proses penegakan hukum itu sendiri, tapi juga faktor-faktor lain seperti pendapat umum, keutuhan masyarakat kita, azas manfaat, serta kemungkinan berbedanya secara hakiki antara hukum dengan keadilan.

Sebelum memilih opsi atau konstruksi penyelesaian kasus ini di luar pertimbangan
faktor-faktor non-hukum tadi, saya juga menilai ada sejumlah permasalahan di
ketiga Lembaga Penegak Hukum itu, yaitu di Polri, Kejaksaan Agung dan KPK.
Permasalahan seperti ini tentu tidak boleh kita biarkan dan harus kita koreksi,
kita tertibkan dan kita perbaiki.

Oleh karena itu, solusi dan opsi lain yang lebih baik yang dapat ditempuh adalah
pihak kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan dengan tetap mempertimbangkan azas keadilan, namun perlu segera dilakukan tindakan-tindakan korektif dan perbaikan terhadap ketiga lembaga penting itu, yaitu Polri,
Kejaksaan Agung dan KPK. Solusi seperti ini saya nilai lebih banyak manfaatnya dibanding mudharatnya.Tentu saja cara yang ditempuh tetaplah mengacu kepada ketentuan perundangundangan dan tatanan hukum yang berlaku.

Saya tidak boleh dan tidak akan memasuki wilayah ini, karena penghentian penyidikan berada di wilayah Lembaga Penyidik (Polri), penghentian tuntutan merupakan kewenangan Lembaga Penuntut (Kejaksaan), serta pengenyampingan perkara melalui pelaksanaan asas oportunitas merupakan kewenangan Jaksa Agung. Tetapi sesuai dengan kewenangan saya, saya menginstruksikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk melakukan penertiban, pembenahan dan perbaikan di institusinya masing-masing berkaitan dengan kasus ini. Demikian pula saya sungguh berharap KPK juga melakukan hal yang sama diinstitusinya.


Rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan.

Jika pada akhirnya, insya Allah, kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto ini dapat kita selesaikan, tugas kita masih belum rampung. Justru
kejadian ini membawa hikmah dan juga pelajaran sejarah bahwa reformasi nasional kita memang belum selesai, utamanya reformasi di bidang hukum. Kita semua para pencari keadilan juga merasakannya. Bahkan kalangan internasional yang sering 'fair' dan objektif dalam memberikan penilaian terhadap negeri kita juga menilai bahwa sektor-sektor hukum kita masih memiliki banyak kekurangan dan permasalahan.

Sementara itu prestasi Indonesia di bidang demokrasi, peng-hormatan kepada HAM dan kebebasan pers mulai diakui oleh dunia. Demikian juga pembangunan kembali perekonomian pasca krisis 1998 juga dinilai cukup berhasil. Sementara itu, dunia juga menyambut baik peran internasional Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini yang dinilai positif dan konstruktif.

Oleh karena itu, sebagaimana yang telah saya sampaikan kepada seluruh rakyat
Indonesia bahwa 5 tahun mendatang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas pemerintah. Bahkan dalam program 100 hari, saya telah menetapkan gerakan Pemberantasan Mafia Hukum sebagai prioritas utama. Kita sungguh serius.

Agar masyarakat bisa hidup lebih tentram, agar keadaan menjadi lebih aman dan
tertib, agar perekonomian kita terus berkembang, dan agar citra Indonesia di
mata dunia bertambah baik, maka reformasi di bidang hukum harus benar-benar
sukses dan korupsi harus berhasil kita berantas.

Khusus untuk menyukseskan gerakan Pemberantasan Mafia Hukum, saya sedang
mempersiapkan untuk membentuk Satuan Tugas di bawah Unit Kerja Presiden yang selama 2 tahun kedepan akan saya tugasi untuk melakukan upaya Pemberantasan Mafia Hukum. Saya sungguh mengharapkan dukungan dan kerja sama dari semua Lembaga Penegak Hukum, dari LSM dan Media Massa, serta dari masyarakat luas. Laporkan kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum jika ada yang menjadi korban dari praktikpraktik Mafia Hukum itu, seperti pemerasan, jual-beli kasus, intimidasi dansejenisnya.

Dalam kaitan ini, saya menyambut baik rekomendasi Tim-8 dan juga suara-suara dari masyarakat luas agar tidak ada kasus-kasus hukum, utamanya pemberantasan korupsi yang dipetieskan di KPK atau juga di Polri dan Kejaksaan Agung. Kalau tidak cukup bukti hentikan, tetapi kalau cukup bukti mesti dilanjutkan. Hal ini untuk menghindari kesan adanya diskriminasi dan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Apalagi kalau pemeti-esan ini berkaitan dengan praktik-praktik MafiaHukum tadi.

Akhirnya saudara-saudara, marilah kita terus melangkah ke depan dan bekerja lebih gigih lagi untuk menyukseskan pembangunan bangsa.

Kepada jajaran Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan Lembaga-Lembaga penegak hukum dan pemberantas korupsi lainnya, teruslah berbenah diri untuk meningkatkan integritas dan kinerjanya. Bangun kerja sama dan sinergi yang lebih baik dan hentikan disharmoni yang tidak semestinya terjadi.

Kepada masyarakat luas di seluruh tanah air marilah kita lebih bersatu lagi dan
cegah perpecahan di antara kita.

Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing perjalanan bangsakita ke arah yang benar.


Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



Sumber:
http://www.cicak.or.id/baca/2009/11/25/pidato-sby-menata-papan-catur-untuk-remis.html
Rabu, 25 Nov '09 10:53
Kembali Ke Atas Go down
Administrator
Administrator
Administrator


Male
Banyak Pemposan: 383
Poin: 4262
Reputasi: 8
Sejak: 02.12.07
Predikat:
  • Alumnus
Angkatan Tahun: SATGASMA 1976—1982
Fakultas: FMIPA
Profesi | Pekerjaan: IT Consultant
Lokasi Domisili: Parung. Bogor | Sawangan. Depok
Slogan: Tiap sesuatu adalah unik

PostSubyek: Re: KASUS: Cicak VS Buaya | KPK VS POLRI: Skandal Bank Century dan Keterlibatan Para Petinggi Negara RI   3/1/2010, 17:19

Tangkap Segera Anggodo Widjojo


RACHMAD YULIADI NASIR


Setelah pekan-pekan ini kita menyaksikan sandiwara hukum tingkat tinggi yang melibatkan para jenderal dari polri, perang kata-kata antara buaya versus cicak, akhirnya drama ini untuk sementara di menangkan oleh cicak (KPK).

Dari penjelasan presiden SBY pada senin malam, 23/11/2009, publik kurang puas, bahkan di anggap pernyataan itu mengambang, SBY hanya minta kasus dua pimpinan KPK non aktif Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Ryanto tidak di lanjutkan ke pengadilan, katanya sih ini di lakukan karena masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada buaya "polri" dan kejaksaan agung, kasus aliran dana bank century sebesar Rp 6,762 tilyun, akhirnya memakan korban.

Mabes polri akhirnya mencopot komisaris jenderal (komjen) pol Susno Duadji dari jabatan beliau yaitu kepala badan reserse dan kriminal (Kabareskrim). kepala polri (Kapolri) kembali menempatkan posisi Susno Duadji sebagai salah satu perwira tinggi (pati) di mabes polri, terhitung selasa 24/11/2009 dan kepala bareskrim yang baru sekarang adalah Ito Sumardi mantan kapolda Riau (2005-2006) dan kapolda Sumsel (2006-2008) serta koordinator staf ahli kapolri (2008-2009).

Bandit Anggoro Widjojo harus segera di tanggap dan di proses walaupun katanya mabes polri akan menyerahkan kasus ini kepada KPK, karena memiliki alat bukti yang kuat. Masyarakat melihat kok bandit Anggono Widjojo terasa lebih "KAPOLRI " dari pada KAPOLRI BHD sendiri, ada apa ini? Pasti ada maksud yang terselubung, ada udang di balik batu, dasar bandit Anggodo widjojo berotak udang.

Seperti kita ketahui bersama dalam sidang kasus penyadapan di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu, nama Susno di sebutkan dalam transkrip Anggodo W, membantu dalam melaksanakan perencanaan mengkriminalisasikan para pimpinan KPK, juga terdapat nama lain yaitu mantan Jampidum Abdul Hakim Ritonga serta mantan Jamintel Wisnu Subroto.

MASYARAKAT MENANTI LANGKAH SELANJUTNYA DARI PARA PENEGAK HUKUM.

Sumber:
http://www.cicak.or.id/baca/2009/11/26/tangkap-segera-anggodo-widjojo.html
Kamis, 26 Nov '09 13:16
Kembali Ke Atas Go down
Administrator
Administrator
Administrator


Male
Banyak Pemposan: 383
Poin: 4262
Reputasi: 8
Sejak: 02.12.07
Predikat:
  • Alumnus
Angkatan Tahun: SATGASMA 1976—1982
Fakultas: FMIPA
Profesi | Pekerjaan: IT Consultant
Lokasi Domisili: Parung. Bogor | Sawangan. Depok
Slogan: Tiap sesuatu adalah unik

PostSubyek: Re: KASUS: Cicak VS Buaya | KPK VS POLRI: Skandal Bank Century dan Keterlibatan Para Petinggi Negara RI   3/1/2010, 17:20

Anggoro dan Anggodo Surati Presiden Minta Persamaan Perlakuan


maztrie maztrie





Direktur Utama PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo dan adiknya, Anggodo Widjojo, melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar kasus mereka diberlakukan sama dengan kasus Bibit-Chandra yang tidak dibawa ke pengadilan.

"Atas nama keadilan, kami meminta Presiden Yudhoyono juga menghentikan kasus yang terkait (kasus Bibit-Chandra) secara menyeluruh dan utuh," kata Kuasa Hukum Anggoro Widjojo dan Anggodo Widjojo, Bonaran Situmeang kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Bonaran menjelaskan, pada Rabu ini kliennya telah mengirimkan surat kepada Presiden Yudhoyono yang isinya meminta adanya perlakuan yang sama terhadap kasus mereka dengan kasus Bibit-Chandra.

Dalam surat tertanggal 25 Nopember 2009 tersebut disebutkan kuasa hukum Anggoro dan Anggodo menyambut baik pidato Presiden Yudhoyono yang menegaskan agar kasus Bibit-Chandra tak dilimpahkan ke pengadilan demi rasa keadilan dalam masyarakat.

Karena itu, demi terciptanya rasa keadilan tersebut, maka seluruh permasalahan yang berhubungan dengan kasus Bibit-Chandra juga harus dihentikan secara utuh dan menyeluruh.

Dengan demikian, kasus-kasus yang terkait seperti kasus proyek SKRT, kasus Anggoro Widjojo, Kasus Anggodo Widjojo dan permasalahan penyalahgunaan kewenangan oleh pimpinan KPK dan pihak terkait yakni Anggodo juga harus dihentikan.

"Kalau yang dihentikan hanya kasus Bibit-Chandra, maka rasa keadilan akan tercabit-cabik," kata Bonaran.

Menurut Bonaran, pidato Presiden Yudhoyono dengan jelas menegaskan adanya persamaan kedudukan dalam hukum. Presiden, tambahnya, tidak mau mencampuri masalah hukum.

"Karena persamaan kedudukan dalam hukum itulah, kasus terkait lainnya juga harus dihentikan," katanya.

Bonaran menambahkan, jika kasus terkait lainnya tidak dihentikan maka justru akan menimbulkan permasalahan baru dan menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

Selain ditujukan kepada Presiden Yudhoyono, tembusan surat Anggoro dan Anggodo juga dikirimkan kepada Ketua DPR RI, Komisi III DPR RI, Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, dan Pimpinan KPK.


Dikutip dari ID.NEWS.YAHOO

Sumber:
http://www.cicak.or.id/baca/2009/11/26/anggodo-surati-presiden-minta-persamaan-perlakuan.html
Kamis, 26 Nov '09 11:51
Kembali Ke Atas Go down
Administrator
Administrator
Administrator


Male
Banyak Pemposan: 383
Poin: 4262
Reputasi: 8
Sejak: 02.12.07
Predikat:
  • Alumnus
Angkatan Tahun: SATGASMA 1976—1982
Fakultas: FMIPA
Profesi | Pekerjaan: IT Consultant
Lokasi Domisili: Parung. Bogor | Sawangan. Depok
Slogan: Tiap sesuatu adalah unik

PostSubyek: Re: KASUS: Cicak VS Buaya | KPK VS POLRI: Skandal Bank Century dan Keterlibatan Para Petinggi Negara RI   3/1/2010, 17:21

PERPU yg menyebutkan MenKeu, Gubernur BI TIDAK DAPAT DIHUKUM


abieok



PERPU NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN (JPSK)



Ini adalah perpu tentang :

Jaring Pengaman Sistem Keuangan adalah suatu mekanisme pengamanan sistem keuangan dari Krisis yang mencakup pencegahan dan penanganan Krisis.


. . .


Dalam rangka menghadapi ancaman Krisis keuangan global yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, perlu dibuat suatu landasan hukum yang kuat sehingga mekanisme koordinasi antar lembaga yang terkait dalam pembinaan sistem keuangan nasional, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam tindakan pencegahan dan penanganan krisis dapat dilakukan secara terpadu, efisien dan efektif.

. . .


nah yang aneh itu pasal 29 nya:



Pasal 29

Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan/atau pihak yang melaksanakan tugas sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

. . .



siapa yg menetapkan ???






Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2008



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



ttd



DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


. . .


Perpu tersebut disahkan satu bulan sebelum diputuskan penyelamatan Bank Century

Mungkin aja nih:

Sri Mulyani sebenernya udah tau, kalau langkah penyelamatan ini "bermasalah", tapi dia ditekan oleh "kekuatan besar", sehingga dia mau juga, tp dia minta jaminan, supaya ke depannya dia engga bisa disalahkan, akhir nya dibuat lah Pasal 29 yg aneh itu.



Sumber:

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01-A030-454A-BC75-9858774DF852/17685/Perpu4Tahun2008JaringPengamanSistKeu.pdf

http://www.cicak.or.id/baca/2009/11/26/perpu-yg-menyebutkan-menkeu-gubernur-bi-tidak-dapat-dihukum.html

Kamis, 26 Nov '09 20:54
Kembali Ke Atas Go down
Administrator
Administrator
Administrator


Male
Banyak Pemposan: 383
Poin: 4262
Reputasi: 8
Sejak: 02.12.07
Predikat:
  • Alumnus
Angkatan Tahun: SATGASMA 1976—1982
Fakultas: FMIPA
Profesi | Pekerjaan: IT Consultant
Lokasi Domisili: Parung. Bogor | Sawangan. Depok
Slogan: Tiap sesuatu adalah unik

PostSubyek: Re: KASUS: Cicak VS Buaya | KPK VS POLRI: Skandal Bank Century dan Keterlibatan Para Petinggi Negara RI   3/1/2010, 17:22

PAK JK, CEPAT PULANG, NEGARA SEDANG KACAU


Oleh: M. Jusuf Kalla *



KOMPAS.com - Kalimat seperti itu sering saya baca saat membaca komentar di situs Detik.com, Kompasiana, dan beberapa situs online lainnya, ketika sedang liburan di Eropa. Terus terang sedih membaca yang seperti itu. Dan sedih karena saya juga dalam kondisi yang tidak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini.

Kalau saya masih duduk di pemerintahan bisa saja hal tersebut bisa ditangani dalam waktu cepat. Mulai dari kasus penegakan hukum dan sampai yang betul-betul banyak dikeluhkan masyarakat adalah krisis listrik.

Persoalan listrik ini memang sangat vital. Karena dia tidak memiliki subtitusi. Begitu listrik padam, maka semuanya macet. Beda halnya dengan infrastruktur jalan, kalau Anda mau ke Bandung dan tol Cipularang rusak, maka anda masih bisa mencari jalur alternatif lainnya misalnya lewat Puncak, meski agak sedikit memutar.

Tapi kalau sudah listrik yang padam, Anda mau bikin apa? Tidak bisa nyalakan televisi, tidak bisa jalankan mesin, malam tidak bisa tidur karena kepanasan, tidak bisa nyalakan kipas angin atau AC.

Bagi Anda yang tinggal di Pulau Jawa mungkin kurang merasakannya, tapi yang di luar Jawa listrik padam itu seperti rutinitas minum obat, 3 kali sehari. Cuman katanya mulai agak jarang ketika saya berada di Makassar, kata beberapa teman-teman wartawan, "Nanti tunggu kalau Bapak balik ke Jakarta, listrik akan kembali sering padam seperti semula."

Persoalan krisis listrik ini, kita pernah alami 3 tahun yang lalu di Pulau Jawa, waktu itu beberapa pembangkit yang sedang kita bangun memang belum jadi. Tapi toh itu semua bisa kita atasi dengan melakukan re-schedule jam kerja industri. Jadi indsutri kita suruh bekerja bergiliran, jadi kalau rata-rata orang libur pada hari minggu, maka itu semua saya balik.

Ada yang libur pada hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya. Waktu itu memang banyak yang protes dengan alasan yang macam-macam. Tapi saya tetap tegas dan tidak peduli, cuman ada dua pilihan, "Mau kerja bergiliran atau tidak bisa kerja karena listrik Padam?"

Tapi entah kenapa hal seperti ini tidak ada lagi yang berani lakukan. Padahal yang namanya Pemerintah dia memang harus memerintah, bukan mengimbau. Kalau hanya sekadar mengimbau maka ganti saja namanya, bukan lagi "PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA" tapi menjadi "PENGIMBAU REPUBLIK INDONESIA".

Nah, kembali ke persoalan listrik, persoalan listik ini memang sudah diramalkan sejak tahun 2005. Bagaimana tidak, ekonomi sedang tumbuh maka otomatis permintaan akan energi listrik semakin meningkat, yang dulunya orang belum kenal mesin cuci, maka sekarang mulai mengenal mesin cuci, orang yang dulunya cukup hanya dengan kipas Angin maka sekarang mulai memakai AC.

Penduduk semakin banyak, anak-anak sudah mulai besar maka otomatis membutuhkan tambahan kamar lagi yang tentunya semuanya memakai energi listik. Belum lagi industri kita yang semakin giat, itu semua membutuhkan permintaan energi yang cukup besar.

Sementara di lain sisi, kita lupa membangun pembangkit listrik, kita lalai karena pemikiran bahwa kita masih krisis selalu tertanam di benak kita. Padahal permintaan akan energi semakin hari semakin meningkat. Memang dulu pada masa krisis kita tidak banyak memakai energi karena memang ekonomi lagi mandek, tapi begitu krisis selesai ekonomi mulai tumbuh maka permintaan energi semakin meningkat.

Memang sebelumnya kita pernah membangun pembangkit listrik sebelum krisis 1998, tapi semuanya dibatalkan atas arahan IMF, dan kita kena pinalty karena itu semua. Padahal seharusnya pembangunan Infrastruktur meskipun saat krisis tetap dilanjutkan, karena bagaimanapun paska krisis ekonomi tumbuh kembali maka otomatis permintaan energi semakin meningkat.

Pada tahun 2000-2005 kita hanya membangun pembangkit dengan daya kurang lebih 1500 MW. Sementara pertumbuhan ekonomi kita saat itu sedang melesat maju. Nah inilah yang saya amati waktu itu, saya ramalkan, kalau pembangkit listrik tidak ditambah maka pada tahun 2009 kita akan gelap gulita. Waktu itu saya melapor ke Presiden, dan Pak SBY setuju lalu meminta kepada saya untuk memimpin proyek pembangunan Infrastruktur listrik.

Nah masalah kemudian muncul, karena saat itu Pemerintah lagi tidak punya, dan PLN sedang rugi. Akhirnya satu-satunya yang harus dilakukan adalah melakukan crash program, di mana PLN melakukan pinjaman dengan jaminan sepenuhnya oleh Pemerintah.

Nah inilah yang tidak dipahami oleh beberapa Menteri, terutama menteri perekonomian. Dengan alasan bahwa crash program itu tidak ada dasar hukumnya. Inilah sulitnya untuk mengurus sesuatu di Indonesia kita harus terjebak dalam Hutan Rimba aturan. Dan parahnya mereka para birokrat mereka lebih memilih taat pada aturan dibanding harus merubah aturan tersebut untuk kesejahteraan bangsa.

Bagaimanapun KEPRES, KEPMEN, PP, dan sejumlah aturan lainnya bisa dirubah kalau merasa mengganggu jalannya pembangunan. Toh dia cuman buatan manusia. Yang tidak bisa diubah adalah hukum Tuhan yang tertuang dalam kitab suci.

Akhirnya setelah saya marah dan menekan barulah penjaminan itu keluar meski sudah terlambat. Seharusnya itu dimulai pada tahun 2006 agar tahun 2009 kita aman, namun baru keluar pada tahun 2007. Dan yang terjadi seperti sekarang ini, listrik padam di mana mana. Dan semoga pembangunan Infrastruktur listrik 10000 MW yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya, tetap dilanjutkan oleh pemerintahan sekarang ini agar tahun depan keadaan tidak bertambah parah.

Memang persoalan energi sungguh ironi di bangsa kita yang kaya akan energi ini. Kita punya gas alam yang melimpah, energi matahari yang tiada henti-hentinya. Namun mengapa kita masih mengalami krisis energi? Ini karena kita lebih memilih mengekspor daripada energi tersebut dengan alasan menambah pendapatan negara.

Bagaimana ini bisa dibiarkan terjadi kalau kita sendiri memilih dibanding untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, malahan negara orang lain yang kita penuhi kebutuhannya. Padahal seharusnya kebutuhan dalam negri dulu kita penuhi baru kemudian kita bisa mengekspor. Yang terjadi malah sebaliknya, Jepang terang benderang karena mendapat pasokan energi dari kita, sementara kita sendiri gelap gulita karena kekurangan energi.

Untuk itulah waktu saya masih menjabat sebagai Wapres semua ekspor Gas saya larang sebelum kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Natuna saya mau serahkan ke Pertamina untuk dikelola, Tangguh saya perintahkan Re-Negoisasi, Donggi senoro saya larang untuk ekspor.

Bagaimana pun Gas sangat kita butuhkan untuk pembangkit listrik kita. Mengingat pembangkit diesel itu operasionalnya sangat mahal. Memang PLTD yang beroperasi hanya tersisa 25 persen tapi yang mesti diingat 25 persen itu memakan 75 persen anggaran untuk subsidi listrik. Maka jangan heran kalau anggaran yang kita habiskan untuk subsidi listrik antara 60-90 triliun setiap tahunnya. Sebagai ilustrasi untuk memproduksi listrik / 1 KWH untuk tenaga Diesel itu seharga 3000 Rupiah, sementara dijual rata-rata hanya 700 rupiah setiap KWH.

Untuk itulah penyelesaian proyek listrik 10000 MW ini sangat penting, karena selain memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, kita juga bisa mengganti PLTD yang masih beroperasi dan dijadikan cadangan saja, biar seandainya ada apa-apa dengan pembangkit utama terganggu atau rusak, pasokan listrik tidak terganggu.

Selaiknya memang kita butuh cadangan paling tidak 30 persen dari total energi yang tersedia. Pada kenyataannya kita hanya memiliki 5 persen cadangan padahal singapura cadangannya sampai dengan 100 persen.

Saya selalu berharap Pemerintah yang sekarang tetap komit untuk "Lanjutkan"…

*) dikutip dari blog M. Jusuf Kalla di Kompasiana


Sumber:
http://nasional. kompas.com/ read/xml/ 2009/11/26/ 16493310% 20/quotpak. jk.cepat. pulaaangg. negara.sedang. kacau...quot
25-11-2009
Kembali Ke Atas Go down
Administrator
Administrator
Administrator


Male
Banyak Pemposan: 383
Poin: 4262
Reputasi: 8
Sejak: 02.12.07
Predikat:
  • Alumnus
Angkatan Tahun: SATGASMA 1976—1982
Fakultas: FMIPA
Profesi | Pekerjaan: IT Consultant
Lokasi Domisili: Parung. Bogor | Sawangan. Depok
Slogan: Tiap sesuatu adalah unik

PostSubyek: Re: KASUS: Cicak VS Buaya | KPK VS POLRI: Skandal Bank Century dan Keterlibatan Para Petinggi Negara RI   3/1/2010, 17:24

Cerita Jusuf Kalla tentang Bank Century


maztrie maztrie

13 November 2008. Pagi. Bank Century kolaps, bangkrut. Bank itu kalah kliring. Sore harinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama rombongan, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, terbang menuju Washington, Amerika Serikat, untuk menghadiri pertemuan G-20.

Sri Mulyani melaporkan kondisi Bank Century kepada SBY, 14 November. Hari itu juga, Sri Mulyani kembali ke Tanah Air. Tiba 17 November. Keadaan gawat.
Sejumlah tindakan genting harus diambil.

Sejumlah rapat dengan Gubernur Bank Indonesia ketika itu, Boediono, harus segera digelar.

***

PUKUL 03.30 waktu Jakarta, Rabu, 26 November 2008. Udara terasa dingin. Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sepi. Pesawat Airbus A330-341 mendarat dengan mulus.

Setelah melewati penerbangan meletihkan 30 jam dari Lima, Peru, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan rombongan turun dari pesawat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut SBY dan rombongan di tangga pesawat. Kalla bukan hanya siap menyambut, melainkan juga siap melaporkan perkembangan di Tanah Air selama presiden ke luar negeri.

Selama SBY melakukan misi 16 hari di luar negeri (ke Amerika Serikat, Meksiko, Brasil, dan Peru), Kalla memimpin negara dan pemerintahan. Karena itu, ia segera melaporkan perkembangan di Tanah Air begitu pemberi mandat tiba.

Banyak yang dilaporkan. Salah satunya soal Bank Century. Ia melaporkan bagaimana Sri Mulyani dan Boediono menangani Bank Century.

Kalla juga melaporkan, "Saya sudah memerintahkan Kapolri untuk menangkap Robert Tantular (pemilik Bank Century). Ini perampokan."

"Baik, baik ...," begitu reaksi presiden seperti dikutip Kalla ketika menceritakan kisah tersebut di Studio Trans Kalla, Tanjung Bunga, Makassar, Selasa (24/11).

Kalla terlihat lebih gemuk. Berat badannya naik dua kilo sejak lepas dari kesibukan sebagai wakil presiden, 20 Oktober lalu.

Dengan air muka yang cerah, Kalla berkata: "Sekarang tanggal 24 (November). Besok tanggal 25, persis setahun ketika Ani (Sri Mulyani) dan Boediono melaporkan Bank Century di kantor saya."

***

ISTANA Wakil Presiden RI, Jakarta, pukul 16.00 WIB, Selasa, 25 November 2008. Kalla ingat persis tanggal ini, lengkap dengan harinya.

Ketika itu, ditemani stafnya masing-masing, Sri Mulyani dan Boediono melapor kepadanya mengenai Bank Century. Mereka harus melapor ke wapres karena presiden sedang di luar negeri. Pemilu presiden masih setahun lagi dan hubungan SBY-Kalla masih mesra.

"Apa? Bantuan? Kenapa harus dibantu. Ini perampokan," kata Kalla dengan suara keras ketika Sri Mulyani dan Boediono melaporkan "upaya penyelamatan" Bank Century.

Belum ada yang menduga bahwa kelak Boediono akan berpasangan dengan SBY, dan menang. Kalla adalah bos ketika itu.

Menurut Kalla, kedua pejabat itu melaporkan bahwa Bank Century menghadapi masalah besar. Masalah muncul karena krisis ekonomi global. Karena itu, Bank Century harus dibantu pemerintah dengan cara mengucurkan dana bailout (talangan).

Bila tidak dibantu, demikian kedua pejabat itu meyakinkan Kalla, masalah Bank Century akan berimbas ke bank-bank lainnya. Pada akhirnya, perekonomian nasional akan oleng.

"Saya tidak setuju dengan pandangan itu. Krisis itu menghantam banyak orang. Masak ada badai cuma satu rumah yang kena. Tidak. Bila hanya Bank Century yang kena, itu bukan krisis. Yang bermasalah adalah Bank Century dan itu bukan karena krisis melainkan karena uang bank itu dirampok pemiliknya sendiri. Ini perampokan!" Kalla berteriak dengan keras.

"Lapor ke polisi," perintah Kalla kepada Sri Mulyani dan Boediono. "Sangat jelas, ini perampokan. Jangan berikan dana talangan."

Sri Mulyani dan Boediono tidak berani. Bahkan mereka sempat bertanya, pasal apa yang akan dikenakan.

"Itu urusan polisi. Pokoknya ini perampokan," teriak Kalla lagi.

Karena melihat Sri Mulyani dan Boediono tidak menunjukkan gelagat akan memproses kasus ini secara hukum, Kalla lalu mengambil handphone-nya, menelepon Kapolri Bambang Hendarso Danuri.
"Tangkap Robert Tantular...," teriaknya kepada Kapolri. Setelah menjelaskan secara singkat latar belakangan masalah, Kalla memerintahkan, "Tangkap secepatnya".

"Saya tidak tahu pasal apa yang harus dikenakan. Ini perampokan, tangkap. Soal pasal urusan polisi," cerita Kalla sambil tertawa.

Dua jam kemudian, Kapolri menelepon. Robert Tantular telah ditangkap oleh tim yang dipimpin Kabareskrim Susno Duaji.

Mengingat kecepatan polisi bertindak, dengan nada berkelakar, Kalla mengatakan, polisi itu baik asal diperintah untuk tujuan kebaikan.

***

DI ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 3 September 2009, Robert Tantular diadili. Ketika membacakan duplik, pengacaranya, Bambang Hartono, memprotes Kalla.

Ia menilai Kalla telah mengintervensi hukum karena memerintahkan Kapolri untuk menangkap kliennya.

"Tindakan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia," protes sang pengacara.

Menurut Bambang, penangkapan Robert Tantular tidak memiliki dasar hukum. Ia mengutip Boediono: "Pak Boediono selaku Gubernur BI mengatakan bahwa tidak bisa dilakukan penangkapan karena tidak ada dasar hukumnya."

Mendengar protes pengacara itu, Kalla memberikan reaksi keras. Bahkan terus terang ia mengaku sangat marah.

Kata Kalla, "Saya marah karena saya disebut mengintervensi. Tidak. Saya tidak intervensi. Yang benar, saya memerintahkan polisi agar Robert Tantular ditangkap. Ini perampokan," katanya sambil tertawa.

Robert telah merugikan Bank Century, yang tentu saja ditanggung nasabahnya, sebesar Rp 2,8 triliun.

Bank yang "dirampok" pemiliknya sendiri itu justru mendapatkan bantuan pemerintah, melalui tangan Sri Mulyani dan Boediono, sebesar Rp 6,7 triliun.

Pengadilan memvonis Robert penjara empat tahun dan denda Rp 50 miliar/subsider lima bulan penjara.

***

24 November 2009. Kalla kini bernapas lega karena apa yang diyakininya sebagai perampokan di Bank Century pelan-pelan terkuak.

Hari Selasa kemarin, ia bangun pagi seperti biasa, membersihkan taman di depan rumahnya di Jl Haji Bau, Makassar. Enam anggota Paspampres (tiga dari Bugis), yang akan mengawalnya sepanjang hayat, juga ikut santai.

Satu demi satu ranting pohon dibersihkan. Sebuah pohon kira-kira setinggi dua meter yang bibitnya didatangkan dari Pretoria, Afrika Selatan, ikut dipangkas.
Nyonya Mufidah, istrinya, protes. "Aduh, Bapak ini tidak ngerti seni," komentar wanita Minang ini tentang pohon-pohon yang dipangkas.

Kalla membela diri. "Kalau daunnya banyak, pohon ini tidak bisa lekas besar karena makannya dibagi ke banyak daun. Kalau daunnya sedikit, makanannya dibagi ke sedikit daun. Pasti lebih cepat tumbuh."

Kalla berada di Makassar sepekan terakhir setelah pulang dari liburan di Eropa usai melepas jabatan. Di Makassar ia menghabiskan waktu dengan berdiskusi dengan kolega-koleganya, bermain dengan cucu, dan menikmati makanan kesukaannya, ikan.

Di belakang rumahnya, ia menikmati pohon yang buahnya delapan jenis. Kemarin ia makan siang di sebuah restoran sea food, lalu ke Studio Trans Kalla. Warga yang melihatnya spontan berteriak dan minta foto bersama. Paspampres lebih longgar dari biasanya.

Kalla ingin menikmati hidup sebagai rakyat biasa dan menghindari komentar tentang politik. Tapi kasus Bank Century, yang menguras kas negara Rp 6,7 triliun, terus menggodanya untuk berbicara.

"Saya tidak ingin rakyat terus menerus dikorbankan," katanya berapi-api tapi dengan banyak sekali komentar off the record (tidak untuk dipublikasikan).

***

KALLA ingat persis peristiwa tanggal 25 November 2008 itu. Hari itu Selasa sore. Sri Mulyani dan Boediono sama sekali tidak melaporkan berapa dana yang telah dikucurkan ke Bank Century.

Belakangan ia tahu, sesuatu yang aneh telah terjadi. Sri Mulyani dan Boediono telah membahas rencana pengucuran dana talangan ke Bank Century melalui rapat pada 20 dan 21 November.

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mengucurkan dana Rp 2,7 triliun (dari total keseluruhan Rp 6,7 tiliun) ke Bank Century pada 22 November.

Tanggal itu merupakan tanggal merah karena hari Minggu. Sepertinya ada yang begitu mendesak sehingga LPS mengucurkan dana pada hari libur, hari Minggu. Tidak sembarang orang bisa memaksa transaksi sebegitu besar, apalagi pada hari libur.

Sri Mulyani dan Boediono melapor ke Kalla pada 25 November setelah dana mengucur, bukan sebelumnya.

Hasil audit investigatif BPK juga menemukan beberapa keanehan. Misalnya, BI yang dikomandoi Boediono melanggar aturan yang dibuat sendiri demi Bank Century.

Kalla belum mau bercerita mengenai keanehan-keanehan itu. Yang kelihatannya masih samar-samar adalah ini: ada kekuatan besar di balik Boediono dan Sri Mulyani.



[ Bukan berarti pro-JK, bukan pula anti ] Artikel ini dari TRIBUN, silahkan....! [uth]


Sumber:
http://www.cicak.or.id/baca/2009/11/27/cerita-jusuf-kalla-tentang-bank-century.html
Jumat, 27 Nov '09 01:53
Kembali Ke Atas Go down
Administrator
Administrator
Administrator


Male
Banyak Pemposan: 383
Poin: 4262
Reputasi: 8
Sejak: 02.12.07
Predikat:
  • Alumnus
Angkatan Tahun: SATGASMA 1976—1982
Fakultas: FMIPA
Profesi | Pekerjaan: IT Consultant
Lokasi Domisili: Parung. Bogor | Sawangan. Depok
Slogan: Tiap sesuatu adalah unik

PostSubyek: Re: KASUS: Cicak VS Buaya | KPK VS POLRI: Skandal Bank Century dan Keterlibatan Para Petinggi Negara RI   3/1/2010, 17:25

Menganalisa SBY - bag 1 dari 2


kresnamaya



Menganalisa SBY-1

Debu pertempuran sudah mulai reda – setelah detik2 terakhir SBY kembali mengaduk debu dengan kasus menkes – mulai nampak hal2 yg tadinya buram penuh kabut.

Menganalisa SBY adalah suatu hal yang perlu, dia adalah presiden publik, dipilih rakyat banyak – termasuk penulis – dengan ekspektasi tinggi, dalam suatu periode sejarah Indonesia yg bisa dibilang cukup kritis untuk mennetukan masa depan jangka panjang negara.

MANUSIA

Menganalisa manusia sebagaimana adanya tidaklah sederhana. Untuk tahu ttg simpanse aja Jane Goodall harus nongkrong bareng puluhan tahun. Tentu saja, kalau kita bisa tiap hari nongkrong di wc cikeas, tak perlu puluhan tahun kita tahu SBY.

Maksudku, SBY ini – layaknya manusia – adalah benda kompleks, untuk memahaminya kita perlu melihat latar belakang, apa yg “make him ticks”, latar budaya, emosional dan cita2nya. Banyak hal tidak bisa diambil at-face-value saja, misalnya karena SBY ini PhD jadi pasti ‘intelektual’. Ada banyak hal2 kontradiktif pada dirinya (spt umumnya manusia lain), PhD yg percaya pada blue-energy, supertoy, dan numerology 9 – belum lagi segala macem jin, adalah salah satunya. Juga jendral militer yg dicetak di jaman soeharto (baca: diktator militer) tetapi bisa begitu ragu2 dan gak-pede spt harmoko, civilian yg jadi kesed-soeharto (militer aja jadi kesed-soeharto, spt wiranto, ya ambrol). SBY adalah jendral nyleneh, karena dia sukses walau tidak di-emut soeharto (bukan karena kurang usaha dari SBYnya!, cuman soeharto nya yg cuwek).

Lalu SBY adalah seorang jawa ndeso pacitan, tapi sangat beda dari soeharto yg kere ndalit, SBY adalah ‘middle-class’ di khasanah ndeso, anak tunggal dari keluarga ‘priyayi cilik’. Ini jelas mempengaruhi sudut pandang SBY. Tidak spt soeharto yg alienated karena kere pol dan bapak gak ada. SBY alienated juga secara sosial, bukan karena kerenya, tetapi karena ambegan (ambisi) keluarga kelas menengah yg tahu ttg dunia ‘priyayi asli’ dan sekaligus tahu bahwa mereka bukan. Ditambah lagi, sebagai anak satu2nya, yg relatif ‘bagus’ (dalam artian jawa ini berarti anak yg relatif bersih, tinggi –> bambangan, bukan cakil), jelas bahwa cita2 keluarga numpuk di pundaknya. Sekolahnya relatif baik, hal spt ini tidak berarti kecerdasannya sangat istimewa, kecuali dalam hal dorongan ambisi dan kesempatan2.

Kelahirannya yg numerologi 9 (9/9/1949) itu mungkin juga faktor penentu. Yg jelas, keberhasilannya masuk AMN (Akabri), lalu mempersunting anak gubernurnya yg pahlawan (sarwo edhie) pasti makin memastikan ‘pinasti’ (nasib) nya, sama spt kawinnya soeharto dg tien.

Prestasi militer SBY tidak membuatnya di tengah2 kancah, dia lebih merupakan seseorang yg selalu di pinggiran, tetapi tidak terlalu jauh. Jadi pada saat2 huru hara, dimana tokoh2 nomor 1, 2, 3 tidak bisa dipercaya, maka tokoh2 nomor 9 keatas jadi bisa bermain.

Psikografis SBY adalah seseorang yg tidak menonjol, tahu batasan dirinya sendiri, tetapi didorong oleh ambisi2 irasional (ambegan priyayi cilik, numerologi, kawin naik, prestasi sekolah).

Pada dirinya banyak dorongan yg ber-beda2.

Idea2 tinggi didunia (ideologi2, cara2 manajemen negara, sampai metodologi sosial dan public governance practices sampai ke public relation techniques) cukup dikenalnya, walau tidak bisa dipastikan secara mendalam, tetapi jelas jauh lebih dalam daripada rata2 pemimpin Indonesia sejak soeharto (hanya soekarno yg mungkin lebih intektual dari SBY). Jelas jauh dari Mega dan GD misalnya. Ini yg memberinya kesan pintar di Indonesia.

Pertanyaannya, apakah ‘lebih tinggi dari mega’ ini berarti cukup? Ini adalah pertanyaan penting. Karena banyak tindakan SBY kontradiktif. Banyak indikasi bahwa dia tidak cukup mengerti, hanya sangat rudimentari, sehingga dia lebih berkonsentrasi pada sisi yg paling nampak nyata: public face.

Dorongan lain adalah semangat priyayi ndesa yg berambegan tinggi, nampak dari seleksi ring-1 nya. Terdiri dari orang2 yg relatif yes-men, tidak kritis, dan sangat mungkin banyak menjilat, me-muji2 SBY sebagai ‘the one’. Walau soeharto juga punya kecenderungan ini – karena practically semua traditional culture, baik jawa, arab maupun cina dan eropa punya hal2 spt ini - keduanya berbeda secara mendasar.

Penjilat SBY adalah mereka2 yg percaya (atau pura2 percaya) bahwa SBY linuwih secara intelektual dan pribadi, the-one yg cultural, bukan power-based. Dan ini pula yg tampaknya dipercaya oleh SBY pribadi.

Dari sisi ini, SBY adalah jenis penguasa yg sangat berbeda dari soeharto. Yang diinginkan SBY bukanlah kekuasaan mutlak, bukan orang terkaya (walau tambah kaya / kuasa jelas tidak ditolaknya) di Indonesia, tetapi orang paling pintar, orang yg paling berjasa, dan juga orang yg (nantinya) paling dihormati karena jasa2nya. Seorang pandita-ratu dg penekanan pada pandita.

Apakah ini berarti ideal? Kita lihat lagi nanti. Karena sisi lain, kedangkalan emosi / jiwa nya (yg lagi2 kedangkalan ini tidak selalu berarti negatif – relatif normal untuk rata2 orang Indonesia saat ini, self centred – jelas dia bukan seorang yg selfless), membuat dia menekankan pada sisi yg paling practical: sisi yg tampak.

Nah, disini kita perlu menilai kultur Indonesia saat ini.


KULTUR

Budaya Indonesia adalah budaya yg sedang bergerak dari model full-traditional ke model masyarakat modern. Perbedaan besar adalah dalam pemahaman kekuasaan / konsep sukses dan kekuasaan publik. Secara tradisional, pemimpin adalah penguasa, spt sheikh arab atau OKB amrik, atau wangwee cina. Kaya bisa seenaknya, bisa seenaknya berarti kuasa. Jaman soeharto kita melihat konsep kekuasaan tradisional ini full-blast. Spt halnya jaman penjajahan, dan jaman2 tradisional lainnya. Sampai kini semua birokrasi pemerintahan Indonesia masih full-soehartoist. Pemimpin harus enak : kaya, seenaknya. Dari anggota DPR sampai bupati2 sampai polisi dan jaksa semua masih spt ini, spt otak jan-pietersoen. Pemimpin tidak boleh kerja keras, tidak harus menuruti peraturan. Kita melihat kultur ini sangat kuat di polisi dan kejaksaan yg saat ini sedang berbenturan dengan KPK yg mencoba menerapkan kepemimpinan non-tradisional.

Kepemimpinan non-trad menekankan sisi kewajiban dari pemimpin publik, sebagai pemimpin publik / pelayan masyarakat (public servant) maka pemimpin bukanlah raja, bahkan pemimpin harus mendapat sistem hukum yg lebih keras dari rakyat biasa. KPK adalah organisasi non-trad spt ini di Indonesia. Sri Mulyani mencoba membuat organisasi pajak dan bea-cukai spt ini, beberapa (kata kuncinya: beberapa) bupati menerapkannya.

Obama adalah poster-boy non-trad ini, albeit pada level yg lebih tinggi lagi (penggunaan teknologi misalnya). Kekaguman SBY pada obama adalah good point – sayang so far SBY masih mencontoh kulit2 saja (pesta2 pidato dllsb).

Sebaliknya, Polri dan Jaksa adalah tipikal organisasi trad. Menekan orang kecil, baik rakyat maupun pegawai sendiri, menghindari hukum untuk atasan, men-cari2 hukuman untuk rakyat. Ala jan-pietersoen (bagusnya buat si yan, dia menerapkannya di negeri jajahan, bukan di negeri sendiri!).

Kita nanti akan menilai SBY ada dimana dalam nuansa trad-nontrad ini.
Sisi lain dari budaya Indonesia saat ini ada lagi tiga kata: legalisme, selebriti dan MLM (multi-level-marketing).

Legalisme adalah ciri sistem hukum amerika (budaya mandarin cina dan arab tradisional adalah juga legalist), yaitu “apa yg (kulakukan) tidak jelas2 terbukti salah adalah benar”. Di dunia modern Amerika adalah sistem paling legalist, sedemikian sehingga seseorang bisa menuntut McDonald yg menjual kopi ke pembeli di mobil yg tumpah menyiram kemaluan pembelinya, dan dia menuntut ganti rugi besar. Kita belum mencapai level itu kini, tapi arahnya jelas kesana. Tampak pada kasus2 besar dimana rekaman dan intensi jelas pelaku tidak bisa memenangkan kasus, sebaliknya penguasa bisa seenaknya menyebar tuduhan ‘pencemaran nama baik’ yg tak berdasar.

Legalisme ini mempunyai sisi baik – kepatuhan pada hukum – tetapi istilah ini biasa dipakai untuk hal2 yg keterlaluan demi hukum itu sendiri, bukan demi keadilan (padahal hukum dibuat untuk keadilan). Sukses legalisme di Indonesia ini adalah suatu fenomena sosial yg menarik, ada faktor2 luar. Mandarinisme budaya cina adalah budaya legalist, yg menelorkan kongsi antara penegak hukum dan orang kaya (wangwee) spt yg sekarang terjadi di Indonesia antara sampoerna/ anggoro dengan polri/jaksa (dan dari dulu). Islam juga agama yg legalist, dimana seringkali hukum bisa diatas keadilan. Lalu pengaruh budaya amerika. Dan interaksi dengan faktor2 lain dibawah.

Budaya Selebriti adalah budaya dimana orang yg terkenal menjadi ‘elit’ alias linuwih, karena seleb nya. Jadi orang terkenal ‘pantas kaya’. Fenomena ini men-jadi2 di Indonesia sepuluh tahun terakhir. Manohara itu adalah contoh yg sangat dahsyat. Ribuan contoh lain. Status “seleb” (= ini julukan bagi orangnya) jadi status yg sangat dikejar. Dan karena status ini mudah / murah di bagikan oleh pihak2 tertentu (produser tv / radio, artis, penguasa) maka jual-beli status seleb ini jadi currency tersendiri. Lagi2 ini adalah fenomena yg sangat populer di budaya Amerika. Selain itu, ada basis biologis untuk manusia ingin tahu / gosip orang2 yg terkenal. Fenomena ini baru jadi penting setelah akhir2 ini di monetasi (= di jadiin duit!). Dulu seorang seleb bisa miskin (ada artis tua yg bunuh diri karena banyak utang menjaga imaj seleb tapi gaji kecil), sekarang semua negosiabel. Ini yg baru.

Lalu status ’seleb’ itu sendiri yg sering di-parlay ( di sebar) ke sektor lain, seleb pengacara jadi artis, artis jadi anggota dpr dlsb. Bagi mereka2 yg sudah kaya mengejar status seleb ini jadi dorongan utama.

Ketiga adalah perubahan budaya yg sangat subtle sekaligus sangat kuat dalam mengubah sistem budaya Indonesia: multi level marketing /MLM. Ide MLM awalnya hanya di sales / marketing, suatu cabang jalur penjualan, diawali oleh Avon dan Tupperware misalnya. Ya, lagi2 ini ini idea yg terutama dari Amerika, kemudian di adaptasi besar2an di Asia. Dalam sistem ini penjualan adalah pendekatan personal seseorang ke orang2 yg kenal / percaya padanya. Awalnya ibu2 menjual kosmetik dan barang2 klontong ke teman2 arisan, famili. Lama2 meluas, asuransi misalnya, menerapkannya secara besar2an. Lalu perbankan, dan practically semua bentuk, dan pelakunya juga sangat luas. Seorang penjual MLM tidak perlu punya apa2 kecuali koneksi / famili yg bisa di tekannya.

Ini meledak menjadi sangat luas kini, hubungan kekeluargaan jadi rusak, seorang keponakan yg manis sekarang bukan lagi hanya ramah, tetapi sangat ramah, dengan tujuan komisi MLM. Lalu melebar ke non-material. Perluasan MLM paling dahsyat adalah fenomena makelar kasus (MLM sesungguhnya adalah modernisasi makelaran / blantikan), spt kasus Sigid-Antasari kini. Transaksi MLM ini tidak cash lagi, yg penting adalah adanya mark-up tinggi yg di split. Sampahmu adalah harta karun bagi orang lain. Di kalangan pejabat publik konsep ini sangat luar biasa. Polisi / jaksa yg mem’fasilitasi’ pertemuan pihak2 bersengketa (dan menekan satu pihak tentunya, buyer – seller dichotomi) untuk 10% – 40% (berkeringat atau tidak). Anggota DPR yg ‘you scratch my back, I’ll do yours’. Sangat marak. Terutama bentuk2 yg non-cash itu.

Bisa dibayangkan kombinasi ketiga faktor diatas sekaligus: legalist untuk membebaskan diri, status selebriti untuk mendapat biaya, mlm untuk spread biaya dan tanggung jawab. Kita bisa membuat studi kasus kompleks untuk kasus pembunuhan nasruddin oleh antasari-sigid-wilardi. Bagaimana dengan kasus lapindo? Legalist mendapatkan sp3, mlm parlay status dan biaya.
Dalam skala2 yg lebih kecil jauh lebih meluas lagi.

Korupsi – ditinjau dari sisi ini, adalah suatu fenomena yg tidak bisa dihindari lagi. Semua tindakan ini harus ada yg meng-cover biayanya, dan biaya paling murah bagi semua pihak adalah OPM (other people’s money = uang orang lain, bagus lagi jika uang publik). Korupsi bukanlah sesuatu yg “perlu dikikis” (ini slogan kosong saja) – karena korupsi adalah suatu kesempatan yg sangat dicari, kebanyakan orang tidak korupsi adalah karena tidak memiliki kekuasaan untuk korupsi. Di negara Indonesia saat ini, orang yg berkuasa untuk korupsi tetapi tidak melakukannya adalah orang aneh, ini kemajuan dari jaman soeharto yg menyatakan mereka bukannya aneh tetapi “musuh bersama”.


ANALISA

Setelah melihat latar belakang spt diatas. Banyak fenomena di Indonesia menjadi jauh lebih jelas. Bagaimana banyak orang hanya pura2 bertindak sesuatu untuk mengejar sesuatu yg lain. Departemen2 sosial yg memberi dana bantuan secara sebarangan pada org yg datang (hanya syarat administratif spt punya keterangan polisi) asal mau meneken kwitansi blangko yg nantinya akan diisi oleh petugas itu untuk klaim ke atas dengan angka jauh lebih tinggi.

Atau bagaimana jaksa membuka ‘warung kejujuran’ di sekolah2 yg tujuannya menjebak anak2 sekolah yg relatif inosen (pencurian makanan warung most likely hanya pranks) – untuk menunjukkan ’sudah kerja’ sambil menyiksa pihak lemah.

Apa yg seharusnya dilakukan?
Jelas pula. Bukannya tidak ada organisasi sosial di Indonesia yg sudah mengerjakan hal2 yg benar.

KPK, bea cukai dan pajak melakukan banyak perbaikan public governance. Harus mulai dari diri sendiri. Ketat. Hukuman yg jelas. Penjelasan clear bahwa penguasa adalah ‘karyawan’, bukan demang atau bajak-laut.

Sebaliknya, apa yg dilakukan polri rata2 adalah contoh jelas kengawuran tradisional itu. Mulai dari struktur jendral yg kaya raya dan bintara yg kere, sampai sistem yg memungkinkan polisi menekan rakyat, lewat pengumuman aturan lalin yg alpa, ketidak adanya pelayanan yg jelas, mereka yg menghendakinya harus membayar. Banyak sekali cara untuk mencuri / melakukan hal yg salah. Sedikit jalan yg benar.

Tidak banyak cara untuk membangun suatu organisasi yg benar. Dan hal ini sudah dianalisa di-mana2. Etika kerja, sistem operasi yg benar, peraturan internal yg ketat, pemimpin yg akuntabel. Sebaliknya tak terhitung cara untuk bertindak tradisional dalam memimpin, menerima berbagai jenis gratifikasi, dari yg goblog2an cash spt mafia purba, sampai yg transfer account asing dg asing (spt di sinyalir Sri Mulyani). Belum lagi yg ‘non-cash trading’ spt BLBI dulu dan ribuan kasus sampai kini, termasuk lapindo. Tolong aku, kau dapat cash dikit, ‘kartu bebas penjara’ plus support voters, plus omongan baik untuk calon besan ..

Soal ‘rasa bersalah’ juga gampang mengatasinya, bangun saja langgar / mesjid, dengan seed-money seratus juta juga bisa (duit plus pressure ke pejabat lokal .. lagi!). Jelas kita mengapa dunia Indonesia membutuhkan orang2 spt markus artalita, sigid, eddy, sampai ke TK!

Bagaimana SBY dalam kancah ini semua?
Itu inti tulisan di bag 2.

Sumber:
http://www.cicak.or.id/baca/2009/11/29/menganalisa-sby-bag-1-dari-2.html
Minggu, 29 Nov '09 11:10
Kembali Ke Atas Go down
Administrator
Administrator
Administrator


Male
Banyak Pemposan: 383
Poin: 4262
Reputasi: 8
Sejak: 02.12.07
Predikat:
  • Alumnus
Angkatan Tahun: SATGASMA 1976—1982
Fakultas: FMIPA
Profesi | Pekerjaan: IT Consultant
Lokasi Domisili: Parung. Bogor | Sawangan. Depok
Slogan: Tiap sesuatu adalah unik

PostSubyek: Re: KASUS: Cicak VS Buaya | KPK VS POLRI: Skandal Bank Century dan Keterlibatan Para Petinggi Negara RI   3/1/2010, 17:27

Menganalisa SBY - bag 2 dari 2


kresnamaya



SBY jelas fenomena menarik. Kepribadiannya jelas2 menunjukkan seseorang yg berjiwa tradisional, ambisi tradisional – bahkan purba. Waktu pemilu 2009 sekalipun, dia masih ketakutan di ’santet’ (buat kalian yg tidak paham, santet artinya diserang memakai ilmu gaib, ilmu hitam memakai jin set-an), sehingga dia berangkat voting dengan di bacain ayat2 yasin di dalam mobil nya ….

Dia juga seorang yg tertipu mentah2 oleh con-man (=penipu) ngaku bisa mengubah air laut menjadi bensin, dan cukup tradisional untuk menunda pengumuman kenaikan harga bensin (menjadi 6000 rp) sampai ‘blue energy’ itu siap (bensin ndeso dari air laut ini rencananya dijual 3000 rp .. profit 100%). Jadi dia tidak sungkan2 ‘menyesuaikan’ tugas publiknya dengan proyek pribadinya. Tentu saja, jika sang blue-energy (ternyata di internet scam banyak..) ini ternyata benar maka SBY pasti dapat nobel, selain milyaran uang sah.

Lalu padi unggul super-toy – yg ternyata singkatan dari super toyung (bukan too young! toyung adalah nama thole jawa sang penemu) penipu amatiran. Supertoy HL-1, HL inilah nama teman SBY ndeso. Ring-1 (lingkaran kepercayaan) SBY adalah orang2 spt HL ini. Arogan, tidak mau tahu dunia.

In a way, SBY sendiripun demikian. Dan ‘you cannot argue with success’ – jika primata memperoleh buah matang dari kebon tertentu, dia akan selalu balik kesana, apapun alasannya. Tidak akan percaya omongan bahwa hal itu tidak baik.

SBY adalah fenomena primata itu, dia tidak tahu banyak, mungkin awalnya juga tidak percaya sendiri, tetapi ternyata ‘dapat buah enak’, jadi something must be right about me. Kuat sekali.

Pada awalnya, SBY amat gamang, dia bukanlah politisi senior waktu naik 2004, malah dia terlalu banyak mengobral janji. Tetapi lama2 tidak lagi. Psikografis SBY juga menunjukkan watak ruthless, watak tegaan. Ini tidak aneh untuk didikan akabri, walau yg paling lemas pun.

Biografi nya (yg non endorsed) berisi bekas2 teman yg kecewa, karena SBY mudah mengganti temannya spt mengganti baju. Hanya ‘celdal’ nya – HL dkk – itu yg dipakai terus .. Yg lain dengan mudah dia lempar.

In a way ini adalah suatu hal yg normal2 saja, tidak jelek. It is all a game, man. Di pemilu 2009 ini SBY telah meningkatkan teknik permainannya berlipat. Bukan berlipat dalam arti bagusnya, tetapi berlipat dalam teknik detail.

Body language nya lebih refined, kalau 2004 dia bergerak spt wayang golek, sekarang spt wayang kulit (tetap wayang..).

Tetapi yg lebih refined lagi adalah advisor politiknya. Dari ex-golkar dia melihat banyak advisory modern yg bisa sangat akurat. Walau calon2 lain (terutama prabowo) juga menerapkan ilmu2 komunikasi modern, tetapi SBY adalah yg paling smooth. Jasa dari 3M (malarangeng) tentunya. SBY menggunakan ilmu2 komunikasi modern ala seseorang memakai blackberry, dengan keluwesan yg jauh diluar kemampuan megawati, bahkan juga JK (prabowo yg mungkin bisa menandinginya, jika saja basis massa nya memadai). Seberapa jauh ini jasa orang2 sekelilingnya (3M) tidak jelas, tetapi SBY nampak sangat mampu ‘mengambil alih keuntungan orang lain’. Hal yg dikeluhkan teman2 2004 nya. Juga hal yg tampak jelas pada progres Depkeu dan KPK.

Periode 2004-2009 itu ditandai secara positif oleh 3 hal: perbaikan pemberantasan korupsi oleh KPK, perbaikan depkeu oleh Sri, dan perbaikan anti-teror. Ketiganya tidak diatur langsung oleh SBY, jasa SBY lebih merupakan “mengijinkan hal2 baik itu terjadi” dan melegitimasi hasilnya dengan meng-claim sebagai hasil karyanya. Walau di awal 2009 ini semua jadi aneh, waktu SBY membiarkan KPK (yg tampaknya dinilai tidak menghargai SBY pribadi setelah menindak besannya hanya karena diijinkan – dalam logika priyayi, di kasus spt itu seorang priyayi harus ngomong mengijinkan secara publik, lalu punakawan yg baik ‘tahu diri’ dengan tidak melakukannya – hal2 yg jelas2 tampak pada kapolri dan jagung, tidak di KPK).

Lalu kapolri jelas2 mau meng-hijack keberhasilan anti-teror densus88, dan meng-inject love-of-media ala SBY, dengan hasil kalang kabut. Profil kapolri BHD, dan jagung HS adalah profil ‘public servant’ yg tampaknya disukai oleh SBY. Ini payah buat SBY.

Tampak jelas bahwa kedua orang ini juga meniru body-language SBY (ya, salah satu cara melihat pengikut setia adalah menilik body language mereka), termasuk bertingkah (pura2) ambigu. Mereka berdua juga sangat antusias waktu ‘diminta’ menggembosi KPK yg kurang njawani itu.

Kedua pemimpin polri dan kejaksaan ini – dalam Kabinet baru SBY, KIB2 dipertahankan – adalah jelas2 contoh yg menghawatirkan ttg SBY. The dark side.

Supertoy, blue-enery, HL dan ring-1 lain, adalah the ugly side.

Ada lagi, Ibas, keluarga, cucu (dan implisit besan – kakek dari cucunya) adalah the private side. Jelas SBY – spt halnya priyayi2 umumnya – punya ambegan besar ttg mereka ini. Selama pemerintahannya, SBY sangat ‘gesit’ bertindak, pada saat2 menyangkut the private side ini. Kasus kawin siri dihajarnya habis, kacang dihajar palu. Kasus ’sms ibu ani’ juga kenthos di pendhel. Keluarga wajib di nomor satukan bagi priyayi, jadi tindakan2 ini bisa saja overacting protection, hanya pada ibas dia punya real affection.

SBY tidak mudah dibaca, karena dia very private – perjalanan hidupnya banyak di persulit orang lain, sehingga dia tidak mudah percaya. Dia bukan smooth operator politics, tetapi mengapa 2009 dia bisa menang landslide?

Ini pertanyaan yg sangat penting bagi politik Indonesia.

Aku curiga bahwa jawaban utamanya (lagi2) adalah suatu kebetulan. Partai Demokrat (PD) nya SBY dengan lugas menggerakkan lagi mesin pemerintahan, dan menerapkan somewhat modern political campaign, pada saat partai2 lain setengah hati. PDIP tidak bisa diharap selama masih dipimpin MW. Golkar in disarray. PKS yg juga hati2 & mikir ternyata maju pesat juga. Juga Gerindra.

Yg membuatku berpikir adalah statement pejabat PD Mubarok ttg golkar – yg dulu tampaknya spt foot-in-the-mouth dodol pisan, ternyata merupakan suatu ’strategi’ (atau tanpa tanda petik??) yg sangat bagus untuk memecah golkar dari PD, dan sekaligus memaksa JK maju sendiri, yg pada gilirannya akan memecah Ical dari JK secara gemilang. Mubarok bukan tipe orang yg bisa berpikir sedemikian panjang, walau mulai sekarang SBY (dan calon2 lain!) akan berpikir kesitu, kurasa waktu itu (2008) jelas tidak mungkin selain kebetulan.

Manuver2 PD setelah pilpres – lagi2 Mubarok membuat statemen ttg PKS kini – juga posthoc amat cerdas. Kali ini yg dilabrak adalah PKS. PKS adalah partai yg harus diperhatikan di Indonesia (ini perlu analisa terpisah), dan tampaknya SBY juga mulai menganggapnya perlu. Move pendekatan golkar dan PDIP, di tutup dengan penunjukkan menteri2 KIB2, jelas berakibat pelemahan partai2 lain, terutama PKS. Apalagi (kebetulan?) ada ‘reality show’ terorisme isfuns. PKS tiarap.

Dengan penguasaan DPR serta eksekutif, sebenarnya move2 SBy / PD itu seperti mengobok empang di halaman sendiri, tetapi tetap saja move2 ini cerdas. Politically astute. PDIP misalnya, meletakkan TK di MPR sesungguhnya spt risky, karena pengaruh PDIP bisa kesitu, tetapi jika kita tahu detail siapa TK – hal ini tidak risky sama sekali!. Justru ini bayaran murah untuk penggembosan PDIP.

Move di golkar kurasa worthy soeharto-awards of political pengobokans. JK jadi spt wayang golek putus tali-gocinya …

Ical mungkin bisa bahaya, tapi itu nanti. Sementara ini jelas PD melakukan hattrick. Habis semua poin disikat SBY.

Sampai sini, kurasa analisa SBY ini ’sukses’. Ya. jelas bahwa dalam dunia keruh Indonesia ini (karena budaya2 pincang, legalist, seleb dan mlm itu tadi), SBY sukses memperalat semua pihak untuk kepentingannya.

Bahkan setting di KPK itu semuanya menguntungkan SBY, dengan Plt yg ditunjuk prez, kurasa KPK akan berubah ’sesuai salatan’. Lagipula, sekarang semua kartu di tangan SBY, tinggal nunggu salatan, dia bisa ‘menjual’ kapolri dan jagung – kalau angin kesana — atau menggantung keduanya to dry. Sambil agar jadi duri bagi KPK dan LSM2 lain. Ini semua worthy of soeharto awards lagi!

Even Sri-Mulyani, yg kesuksesannya menggiring fiskal negara hampir2 melambungkannya ke upper echelon of celebdom, juga ‘put into her proper place’ dengan kasus Century. Sekarang the light on the tunnel bagi Sri adalah lewat cikeas .. kalau dia kerja bagus dan setor lagi oke lah, kalau nggak ..

Hampir tidak masuk akal ini semua. Mubarok tidak mungkin merencanakan ini semua, even SBY. 3M big maybe. Atau semuanya luck? numerology 9 itu? Katanya SBY very lucky karena dia ‘menyedot’ semua keberuntungan negara ini buat dirinya – akibatnya selama pemerintahannya akan banyak sekali bencana untuk ’setoran jiwa’? he he … even worse than numerology …

Whatever way you pull it, SBY jelas on a roll.. untuk dirinya.

Pertanyaannya lebih pada: untuk rakyat Indonesia bagaimana?


AGREGAT

Pertama, sedikit ttg apa itu ‘untuk kepentingan rakyat banyak’. Secara tradisional kejayaan suatu negara itu adalah kejayaan rajanya, semakin rajanya hepi semakin hoho. Tradisional (anda pikir sendiri menurut anda pribadi agama / kepercayaan masing2). Secara modern jelas tidak begini. Bagaimana?

Sekarang ada banyak data2 monitor kemajuan / kemunduran suatu masyarakat / negara. Yaitu data2 agregat. Paling kotornya adalah angka GNP / growth (ingat debat SBY-Pbw yl ttg growth). Lalu diperhalus dengan angka kemiskinan, gini index, angka pengangguran, growth per industry, angka kemakmuran, indeks kebahagiaan, pendidikan, tersedianya kesehatan dllst.

Angka2 ini agregat – artinya rata2 statistik. Ini tidak sesuai ‘akal sehat’ yg biasanya sangat personal. Secara evolusi manusia tidak siap pada angka2 agregat statistik. Yg penting adalah dirinya sendiri. Ini yg sering sulit. Banyak anggota DPR tidak bisa mengerti naiknya kemiskinan rakyat kecil, karena bagi dirinya sejak puluhan tahun hidup didunia ini justru tahun2 inilah dia paling makmur (min 1M pertahun), bagaimana bisa disebut ini jaman susah? Juga famili mereka.

Problem kedua dari angka agregat adalah akurasinya. Angka2 ini didapat lewat survey dan polling (sering di kelirukan pooling) publik. Proses ini sangat rentan penipuan yg subtle. Survey dg sample yg salah akan menghasilkan data yg salah, padahal menentukan sample yg bener itu susah sekali (artinya sangat gampang jadi salah: ada ribuan cara untuk salah, sedikit cara bener).

Di jaman soeharto survey2 dan sensus worthless, karena semua ngawur. Sekarang jauh lebih baik. Quick counts selama pemilu sekarang sudah dengan teknik paling maju. Walau banyak yg berusaha mengelabui. Itu sebabnya data2 spt ini harus dibaca ‘with a grain of salt’ artinya full-curigation mode on.

Dengan analisa begini, SBY tidak perform well. Angka2 riil tidak menunjukkan kemajuan berarti. Periode lima tahun yl, Indonesia spt kapal yg nakhodanya di kamar terus, kapal tidak sampai karam karena kelasinya ada yg kerja keras, tapi nakhoda cuman keluar kalau urusan pribadi ..

Hal lain lagi juga bisa di analisa dari sisi decision making nya. Apa saja yg telah dilakukan oleh pemerintahan SBY selama ini?

Ini juga troubling, menteri yg kerja untuk rakyat ada berapa? Sri mulyani. Siapa lagi? Diskusi malah kearah lain, kerja apa sih menko kesra? mensos? menaker? menperin?

Secara umum menteri2 Indonesia masih perform sama spt polisinya, yaitu self-preservation. Seperti demang atau ambtenaar penjajah, yg mikiri warna cat interior kantor (atau istana)nya lebih lama, aktifitasnya rutin dan seremonial.
Rata2 tidak berbuat apa2.

Kita lihat, kebijakan sosial yg dibanggakan SBY adalah .. BLT (bantuan langsung tunai) – yg jelas2 cara paling dodol untuk memakmurkan rakyat (uang cash diberikan pada orang miskin – jauh lebih baik untuk perbaikan infrastruktur mereka, juga jauh lebih sulit), tetapi sangat efektif untuk self-preservation presidennya.

Kebijakan pendidikan? ketenagakerjaan? semua bisu. Kebebasan pers sangat bagus, tetapi ini bukan akibat suatu tindakan khusus dari pemerintah, dari pemerintahan yg ada tindakan2 membatasi spt dakwaan2 pencemaran nama baik, yg tidak selalu berhasil.

Secara umum, 2004-2009 ditandai oleh bagusnya tindakan defensif fiskal untuk tidak ikut resesi global besar2an, perbaikan pers, perbaikan anti-korupsi dan perbaikan anti-teror. Ancaman isfuns tidak hilang tetapi berkurang besar.

Yg lain? perdagangan ‘jatuh ke cina’ spt umumnya negara2 di dunia. Tidak ada perlawanan apa2. Perbaikan perburuhan tidak ada. Memang sangat sulit untuk memperbaiki satu sisi facet tanpa yg lain, selain juga sangat mudah untuk tidak berbuat apa2.

Korupsi ditangani tetapi tidak berkurang sama sekali, spt halnya status seleb, status koruptor tetap merupakan harapan baku di Indonesia.

Secara umum, Indonesia tidak menjadi negara hancur (fiskal roboh, dikuasai isfuns, militer gila2an, teroris bebas dllsb), tetapi ranking nya di kalangan dunia juga tidak membaik. Banyak negara mengalami kelesuan industri dan dagang, Indonesia idem.


SKENARIO

Menilai SBY menjadi kompleks. Kita tidak bisa menganggap dia pintar karena phd, hebat karena menang pilpres, sama spt beruntung karena angka 9. Yang bisa kita lakukan, tebakan kedepan.

Ada skenario pesimis dan optimis.


SKENARIO PESIMIS

Mudah ditebak. Sekarangpun muncul kecil2an: SBY akan menjadi little-soeharto. SBY membangun mataram-wetan. Gosip2 ini tidak meledak, karena memang terasa palsu. SBY pasti tidak akan menjadi soeharto. Soal mataram-wetan ada benarnya, sisi priyayi2an tradisional SBY yg bisa2 menguat, tetapi ini tidak terlalu relevan untuk analisa kepentingan rakyat. Walapun seorang pemimpin dirumah nya berpakaian lenong tidak berarti banyak bagi rakyatnya. Ini juga berlaku untuk bullshits about nines.

Yang lebih akurat adalah tudingan2 lain berbasis fakta spt dari LSM. Pertama, bahwa SBY hanya lip service untuk anti korupsi. Walau mengclaim keberhasilan anti-korupsi, bertindak ala pilatus waktu KPK mau disalib. Kurasa posisi SBY dalam kasus KPK lebih mirip Anas-Kaipas, bukan Pilatus (!).

SBY akan melindungi konco2nya, dari bakrie group sampai CIA. Anti korupsinya pasti tebang pilih. Ini sebagian pasti (ical) sebagian lagi ridiculous. Jelas bahwa watak priyayi SBY mengharuskannya punya ‘dalem’ yg sugih bondo buat ngapa2 yg perlu dana. Jadi akan ada grup2 yg dia ‘preferential’. Ini gombal tapi ABB (apa boleh buat)

Kedua, profesionalisme SBY hanya lip service, sesungguhnya dia full-politicos. KIB2 ini isinya juga dagang sapi saja, cuma sekarang dagang sapi nya beda, there is a new boss in town, semua ’sapi’ harus liwat bandar yg sama. Setelah masuk masing2 akan menjalankan policy partai / pribadi sendiri2 ala mskaban.

Tuduhan ini real, tapi in other way, modern states memang very political. Ya di Jepang ya di Australi, ya di Amriki. Lebih penting apakah akan ada pressure untuk lebih profesional? Karena untuk politicos, jika ada pressure kesana, public, maka dia akan profesional. Politicos are whores. Yang penting adalah menghindari the whore jadi diktator ..

Ketiga, SBY tidak memahami kesejahteraan rakyat yg sesungguhnya, yg dia prioritaskan adalah melanggengkan kekuasaan partainya, launching ibas to the top, dan jadi sekjen PBB buat pribadinya (plus nobel will be nice). Semuanya di geared toward these goals, bukan kesra yg cuma lip service. Well, the private parts most likely true, soal kesra sesungguhnya .. dia nangis kan waktu ke sidoardjo?

Terakhir, tidak ada yg menuduh SBY akan membentuk diktator militer atau diktator agama (Islam). Ini sudah kemajuan ..


SKENARIO OPTIMIS

Suara2 optimis juga bukannya tidak ada.

Yang menyatakan bahwa SBY melakukan ini semua, piecemeal progress, bukan by choice, tetapi karena dia ingin negara ini maju tanpa gegeran.

Misalnya, kebebasan pers, menjadi landasan dari masyarakat madani yg nanti akan menuntut terus.

Lalu pemberantasan korupsi juga tidak boleh terlalu ‘kasar’ – harus step by step ala priyayi, ndak boleh grusa grusu kaya KPK hongkong. KPK emang harus ditegur, karena 2 hal. Pertama penangkapan besan is bad enough, tetapi ada anak buah Bibit yg lalu ngomong kasar ttg SBY & fam. Kedua sistem gaji nya kegedean.

Cara ‘menegur’ nya yg kurang afdol – untuk inipun SBY sudah menyesal. Tapi benar he meant it when he said to Kompas bahwa KPK terlalu jumawa.

Perbaikan di polri dan jaksa (dan pemerintahan eksekutif secara umum) juga akan dilakukan. Sekarang ini 2009-2014. Periode yl masih banyak masalah.

Hal yg sama pada kesejahteraan rakyat. Pada periode yl telah banyak eksperimen ttg pemerintahan yg lebih baik, dari kabupaten2 yg berhasil. Sekarang bahkan ditunjuk Kuntoro khusus untuk ini. Periode ini akan ada perbaikan besar2an pada sistem kerja eksekutif. Rakyat akan dilayani. Kesejahteraan minimal rakyat akan di prioritaskan.

Ini juga akan terjadi pada pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pelayanan publik akan meningkat pesat.

Ketiga, sistem ekonomi akan di ubah menjadi lebih aktif, bukan sekedar pertahanan fiskal, tetapi juga secara agresif membangun industri baru.

Semua yg dilakukan SBY adalah bagian pertama dari suatu rencana panjang obama-like. Itu sebabnya SBY / PD menghendaki koalisi semua partai agar tidak lagi pertentangan yg tak perlu. SBY pribadi akan bertindak sebagaimana seharusnya seorang pemimpin modern. Apa yg terjadi selama ini adalah karena SBY harus bertindak setengah2. Kiblatnya adalah obama. Ini semua tertuang di kontrak para menteri KIB2.


KONKLUSI

Analisa ini jelas berputar untuk suatu ujung yg menjadi tidak jelas. Naiknya SBY sejak 2004, dan terutama pada tahun 2009 ini, jelas fenomena penting. Indonesia melewati suatu masa sulit post-soeharto, dan in a way cukup beruntung. Apa yg terjadi sejak 1998 adalah ketidak-pastian, suatu reaksi wajar dari jatuhnya seorang diktator, masyarakat yg terpimpin kaku sekarang harus membentuk pemerintahan yg berdiri sendiri. Presiden2 awal, dari HBB, GD sampai MW bisa dikatakan transisional, mereka sibuk terutama hanya dengan dirinya sendiri. Ada hal2 baik yg terjadi, terutama sejak GD, dengan kebebasan pers, dan KPK. Tetapi perbaikan riil tidak jelas. Tidak pernah benar2 diusahakan.

Pemerintahan SBY 2004-2009 adalah transisi lain, yang jauh lebih tenang. Dengan flashback, sesungguhnya periode itu sudah cukup sukses hanya dengan ‘tenang’, mengingat ancaman2 kekacauan sosial tadinya sangat keras. Isfuns terutama, bukan hanya ancaman ideologi, tetapi sudah perang terbuka spt di Aceh, Maluku dan Poso. Juga serangan teroris2 isfuns yg ber-tubi2. Sampai sekarangpun ancaman isfuns ini tetap ada, karena tidak semua langkah yg bisa dilakukan diambil (dibanding Malaysia dan Singapura misalnya). Tetapi bisa dikatakan ada kemajuan penting.

Secara ekonomi, kestabilan dalam negeri adalah stimulus terkuat. Memang tidak ada kemajuan lain yg intrinsik dari industri sendiri, semua tergilas cina, spt halnya negara2 lain. Secara fiskal, ada ancaman krisis baru yg bisa dihindari.

Antikorupsi bisa dikatakan maju pesat secara konseptual, dengan bisa hidupnya lembaga spt KPK. Secara konsep maju, tetapi secara kwantitatif sesungguhnya tidak terlalu berarti. Korupsi tetap meraja lela di semua lini. Bedanya sekarang Indonesia bisa mengatakan secara nyata bahwa ada koruptor di tangkap.

Sebenarnya KPK bukan terlalu kuat, tetapi masih terlalu lemah. Semua koruptor yg ditangkap KPK adalah mereka2 yg terlalu gila, masih menyetor tunai (lihat jaksa Urip, hakim KY, anggota2 DPR). Dan KPK masih membatasi diri pada kasus2 tertangkap tangan spt itu. Sesungguhnya jelas bahwa prosentase koruptor dodol yg terima cash spt itu pasti sangat kecil dibanding koruptor2 lain yg lebih canggih dengan cara2 lain dan diluar jangkauan KPK (kemampuan menyadap KPK adalah kekuatan penting).

Tetapi jelas juga, bahwa di negara dimana sebelumnya maling besar tidak pernah ditangkap, adanya KPK adalah angin sangat segar. Ini suatu paradigm shift.

Tetapi progres KPK ini bukanlah jasa SBY, paling banyak yg dilakukannya adalah tidak mencegahnya. Walau ini jelas2 suatu kemajuan, karena soeharto pasti mencegah organisasi spt KPK ini, tetapi ini adalah suatu ‘jasa’ yg amat kecil.

Ditambah peran Kaipas SBY dalam persidangan KPK kini adalah suatu big minus untuk SBY. When push come to shove, tampak SBY kemana (bayangkan jika ada kasus KPK menyangkut Ibas …)

Skenario optimis diatas juga sangat berdasar pada masa depan, hal yg saat ini tidak bisa dinilai. Memang ada indikasi lamat2 bahwa akan ada perbaikan dalam governance (menteri2 parpol itu harus diawasi). Juga ada wapres Boediono kini, yg jelas the highest office ever sat by a moral person after kapolri hoegeng. Walau apa yg akan terjadi belum tentu bagus, ada ingredients untuk itu. Menkes fiasco itu menunjukkan bahwa SBY masih harus terus diuji kemampuan manajerialnya, tetapi the end result, removal of ex-menkes itu jelas a good thing. Apakah Endang yg diangkat ini akan jadi bagus itu yg tidak jelas.

Yang berikutnya harus diganti adalah kapolri dan jagung. Kurasa SBY tidak melakukannya, hanya karena dia tahu banyak orang mengharapkannya berbuat begitu. Ini psikologi priyayi pinggiran yg lagi naik daun.

Psikografi SBY ini memang agak payah, jika dia di test psikografik spt menteri KIB2, kurasa akan gagal ..

Skenario pesimis itu berbasis pada banyak kenyataan, sebaliknya SBY belum tentu jadi yg paling menentukan dalam pemerintahan nanti (dia selalu offhand kecuali jika menyangkut ibas .. – dan itu akan ketangan Boed, Kuntoro, Sri, yang bisa2 the best collection of Indonesians ever put into same cabinet.

Jadi sebagian skenario optimis itu bisa pula terjadi, selalu ada the first time.

Apa yg perlu kita lakukan? Sebagai stakeholders, yg perlu kita tekankan terus adalah fakta / kenyataan. SBY ini bisa berbuat banyak kalau dia mau – at least dia bisa mengangkat orang2 yg tepat lalu membiarkan mereka kerja bebas, tinggal nanti hasilnya di aku2 waktu kampanye. Dia bisa berbuat begitu. Tidak luarbiasa, malah agak licik. Tetapi itu sesuai dengan karakternya.

Ya. Kita semua harus tahu bahwa pemimpin2 ini adalah manusia2 biasa, yg seringkali licik dan personal. Tetapi orang licik juga bisa berbuat benar, misalnya ya itu dengan mengangkat orang benar lalu membiarkannya kerja.

Itu yg terbaik yg kita harapkan dari SBY. Jika dia turun tangan sendiri, bisa2 malah bikin industry ‘red-energy’ besar2an …. red being the lucky color for ibas … Jangan me-muji2 orang ini terlalu besar (calon sekjen pbb, pemenang nobel) atau superman lainnya. He ain’t. He is OK, but not that good ..

Tentu saja, ini juga cuma berlaku bagi anda2 yg tidak terlibat langsung, baik numpang seleb maupun lagi makelaran ke istana. Dua ratus juta plus of you ...



Sumber:
http://www.cicak.or.id/baca/2009/11/29/menganalisa-sby-bag-2-dari-2.html
Minggu, 29 Nov '09 11:11
Kembali Ke Atas Go down
Administrator
Administrator
Administrator


Male
Banyak Pemposan: 383
Poin: 4262
Reputasi: 8
Sejak: 02.12.07
Predikat:
  • Alumnus
Angkatan Tahun: SATGASMA 1976—1982
Fakultas: FMIPA
Profesi | Pekerjaan: IT Consultant
Lokasi Domisili: Parung. Bogor | Sawangan. Depok
Slogan: Tiap sesuatu adalah unik

PostSubyek: Re: KASUS: Cicak VS Buaya | KPK VS POLRI: Skandal Bank Century dan Keterlibatan Para Petinggi Negara RI   3/1/2010, 17:28

Surat tentang Go to Hell, Pak Presiden


AS Laksana - detikNews



Jakarta - Pak Presiden: Saya merasa sangat mendesak untuk menulis surat ini kepada anda. Iklan “Go to Hell Pemfitnah SBY” yang dimuat di harian Pos Kota, Sabtu, 28 November, atau sehari setelah kita merayakan hari raya Kurban, telah membuat saya takjub dan sedih sekali.

Iklan itu jelas memosisikan diri sebagai pendukung Anda. Ia memajang foto anda, menyatakan “SBY Harapan Baru”, dan menyerukan doa yang mengancam: “Semoga sumber fitnah di bumi ini go to hell, amin.”

Saya bisa menduga bahwa Anda pasti akan mengatakan tak tahu-menahu tentang iklan ini dan saya tidak ingin membuat spekulasi apa pun tentangnya. Hanya saja saya harus mengingatkan Anda bahwa iklan ini telah melibat-libatkan Anda dalam sebuah komunikasi politik yang buruk dan menyiratkan ancaman.

Saya berharap, siapa pun pemasangnya, mereka sudi mempertimbangkan risiko terburuk yang bisa berkembang dalam masyarakat kita berkat pemasangan iklan macam begituan.

Di samping itu, Pak Presiden, kepada Anda saya menyarankan agar lain kali lebih berhati-hati membuat pernyataan. Anda kepala negara yang bertanggung jawab atas keberesan pemerintahan dan keutuhan negeri ini. Iklan semacam itu berpotensi memecah belah masyarakat. Itu yang bagi saya mengerikan.

Berkenaan dengan hal ini, ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda: Apakah iklan tersebut kira-kira merupakan respons atas pernyataan Anda beberapa waktu lalu tentang fitnah kepada Anda dan keluarga Anda?

Saya pribadi merasa bahwa pernyataan Anda tentang fitnah kepada Anda sekeluarga itu tidaklah tepat dan terasa berlebihan. Padahal masalahnya adalah rakyat ingin secepatnya melihat Anda bicara dan bersikap.

Dan sikap diam Anda, yang dianggap kelamaan, telah memunculkan berbagai dugaan di tengah ketidaksabaran masyarakat kepada Anda. Saya kira itu hal yang wajar; tidak ada fitnah di sini. Setidaknya, upaya publik untuk mencari tahu segala yang gelap di balik proses hukum yang kocar-kacir adalah hal yang terlalu jauh untuk dibilang fitnah.

Jika setiap bentuk ketidakpuasan terhadap performa pemerintah dianggap sebagai fitnah dan diserukan “go to hell” oleh pendukung Anda, saya yakin tugas Anda akan semakin berat untuk memimpin negeri ini menjadi dewasa dan lebih bisa menghargai perbedaan suara.

Pertanyaan saya selanjutnya, apakah tulisan di dinding facebook yang menyatakan bahwa Anda terlalu banyak curhat akan dimasukkan ke dalam golongan pemfitnah? Beberapa waktu lalu ada teman saya yang menuliskan hal itu di dinding facebook-nya.

Pak Presiden, anda mendapatkan mandat langsung dari rakyat untuk memimpin lagi negeri ini dalam lima tahun ke depan. Jika kepemimpinan Anda baik di mata mereka, Anda akan didukung.

Jika Anda menunjukkan performa yang mengecewakan, Anda akan dikritik, dan bukan difitnah. Jika Anda berpihak kepada orang-orang melarat, rakyat akan berdiri di belakang Anda dan melindungi pemerintahan Anda. Senormal itulah semuanya berjalan.

Tentang pendapat bahwa anda suka “curhat”, saya kira itu pendapat yang melihat Anda terlalu sensitif dan cenderung membawa setiap urusan ke wilayah personal. Saya paham bahwa masyarakat kita cenderung bersimpati pada politisi yang menyandang citra teraniaya.

Dulu Ibu Mega mendapatkan dukungan besar karena citra diri yang teraniaya semasa pemerintahan Pak Harto. Dan Anda sendiri mendapatkan keuntungan besar karena citra diri teraniaya pada masa akhir pemerintahan Ibu Mega.

Jika sekarang anda menggunakan teknik curhat untuk menarik simpati di tengah sorotan miring terhadap anda belakangan ini, itu hak Anda dan saya hanya bisa menyarankan bahwa sebaiknya itu dihentikan. Anda akan terkesan cengeng karena itu dan curhat tentang fitnah kali ini telah melahirkan luapan emosi pendukung Anda yang membikin kita miris.

Terus terang saya sedih, Pak Presiden, atas munculnya dukungan yang seperti itu kepada Anda. Karena itu lain kali Anda harus berhati-hati membuat pernyataan agar tidak memunculkan bentuk-bentuk simpati yang berpotensi memecah belah rakyat.

Atau lebih baik Anda bersungguh-sungguh saja, seperti janji Anda, untuk memberantas koruptor dan mafia hukum. Jika ada hal-hal yang membuat Anda ragu dalam mewujudkan janji ini, ada baiknya Anda ingat bahwa Jean-Jacques Rousseau, dalam bukunya Du Contract Social, menyatakan: “La loi c’est l’expression de la Volonte Generale”—bahwa hukum adalah perwujudan kehendak bersama. Jadi, tegaknya hukum adalah tegaknya kehendak bersama. Saya akhiri surat ini, Pak Presiden.

Salam hangat dari saya,
AS Laksana

*) AS Laksana, penulis dan cerpenis tinggal di Jakarta (nwk/asy)



Sumber: detiknews.com
http://www.detiknews.com/read/2009/11/29/065543/1250316/103/surat-tentang-go-to-hell-pak-presiden?991101605
Minggu, 29/11/2009 06:55 WIB
Kembali Ke Atas Go down
Administrator
Administrator
Administrator


Male
Banyak Pemposan: 383
Poin: 4262
Reputasi: 8
Sejak: 02.12.07
Predikat:
  • Alumnus
Angkatan Tahun: SATGASMA 1976—1982
Fakultas: FMIPA
Profesi | Pekerjaan: IT Consultant
Lokasi Domisili: Parung. Bogor | Sawangan. Depok
Slogan: Tiap sesuatu adalah unik

PostSubyek: Re: KASUS: Cicak VS Buaya | KPK VS POLRI: Skandal Bank Century dan Keterlibatan Para Petinggi Negara RI   3/1/2010, 17:31

Susno Duaji Mulai Sebut Kapolri


Era Baru News



Ilustrasi/ Aksi protes Kapolri.

Jakarta - Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Susno Duadji mulai buka mulut dan menyebut-nyebut Kapolri. Susno mengaku dirinya diperintah Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso untuk menemui pengusaha Anggoro Widjojo di Singapura, pada Juli 2009 lalu.

Kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (30/11), Susno mengatakan, keberangkatannya ke Singapura pada 10 Juli 2009 bukan atas inisiatif dirinya tapi atas perintah pimpinan.

Ia menyatakan, dalam struktur Polri hanya ada dua orang yang bisa memerintah Kabareskrim yakni Kapolri dan Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanagara.

Ketika didesak siapa di antara keduanya yang memerintah, Susno akhirnya mengakui bahwa Kapolri yang memberinya perintah ke Singapura ketika itu.

Ia mengatakan, Kapolri saat itu tidak mengetahui jika Anggoro telah menjadi buronan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hingga saat ini pun, Kapolri tidak menerima surat dari KPK bahwa Anggoro dicekal KPK.

"Polri juga tidak bisa menangkap seseorang yang berada di luar negeri. Kalau ada anggota Polri yang menangkap orang di Singapura, maka bisa jadi yang ditangkap adalah anggota Polri oleh polisi sana," katanya.

Susno mengatakan, pertemuan dengan Anggoro bukan dalam rangka untuk membuat berita acara pemeriksaan (BAP) karena ia hanya mengantar penyidik untuk bertemu Anggoro.

Ia mengatakan, keberangkatan ke Singapura dilakukan dalam rangka pemenuhan alat bukti berupa keterangan saksi dalam kasus yang melibatkan pimpinan KPK.

"Anggoro tidak dilakukan penangkapan karena Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura," katanya.

Terkait dengan namanya yang pernah sebanyak 28 kali dalam rekaman pembicaraan telepon yang dibuka oleh Mahkamah Konstitusi, Susno mengatakan bahwa banyaknya nama yang disebut bukan ukuran untuk merekayasa kasus.

"Rekaman itu juga tidak menyebutkan bahwa nama SD (Susno Duadji) berperan sebagai orang yang merekayasa kasus. Semua kalimat terkait dengan SD bersifat normatif dan terkait dengan rangkaian penyidikan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP," katanya.

Anggoro Widjojo menjadi buronan KPK dalam kasus dugaan korupsi di Departemen Kehutanan dan kini kabur ke Singapura.(ant/waa)



Sumber:
http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/7540-susno-duaji-mulai-buka-mulut
Senin, 30 November 2009
Kembali Ke Atas Go down
Administrator
Administrator
Administrator


Male
Banyak Pemposan: 383
Poin: 4262
Reputasi: 8
Sejak: 02.12.07
Predikat:
  • Alumnus
Angkatan Tahun: SATGASMA 1976—1982
Fakultas: FMIPA
Profesi | Pekerjaan: IT Consultant
Lokasi Domisili: Parung. Bogor | Sawangan. Depok
Slogan: Tiap sesuatu adalah unik

PostSubyek: Re: KASUS: Cicak VS Buaya | KPK VS POLRI: Skandal Bank Century dan Keterlibatan Para Petinggi Negara RI   3/1/2010, 17:32

Ari Muladi Diperiksa KPK


Era Baru News



Ari Muladi.

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (30/11), memeriksa Ari Muladi tentang aktivitasnya bersama Anggodo Widjojo berkaitan dengan pengaturan rencana penyuapan kepada petinggi KPK.

"Tadi menjawab 29 pertanyaan tentang hal itu," kata penasihat hukum Ari, Sugeng Teguh Santoso setelah mendampingi pemeriksaan kliennya di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Sugeng menjelaskan, Ari ditanya tentang perkenalannya dengan Anggodo Widjojo. Anggodo adalah adik Anggoro Widjojo, pengusaha yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Nama Anggodo mencuat dalam dugaan rekayasa kasus yang menjerat pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.

Sugeng menjelaskan, kliennya juga ditanya tentang upaya Anggodo meminta bantuan Ari untuk menghubungkan dengan pihak KPK yang bisa menyelesaikan kasus yang menjerat kakaknya, Anggoro Widjojo.

Ari juga ditanya tentang pengetahuannya mengenai aliran sejumlah uang dari Anggodo kepadanya, yang kemudian diteruskan kepada seseorang bernama Yulianto.

Pemeriksaan selanjutnya berkaitan dengan pembuatan kronologi peristiwa aliran dana.

Sugeng menjelaskan, Anggodo pernah meminta Ari untuk menyesuaikan keterangan sesuai dengan kronologi tertanggal 15 Agustus 2009.

Sugeng mengatakan, Ari juga mengetahui komunikasi antara Anggodo dengan sorang penyidik di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

Ari Muladi tidak memberikan keterangan panjang lebar kepada wartawan. "Saya memberikan keterangan yang sebenarnya," katanya singkat.

Rencananya, Ari akan menjalani pemeriksaan lanjutan pada Selasa, 1 Desember 2009, pukul 09.00 WIB.

Sebelumnya, Tim Pembela Suara Rakyat Anti Kriminalisasi melaporkan pengusaha Anggodo Widjojo ke KPK karena diduga telah menghalangi upaya pemberantasan korupsi.

Sugeng Teguh Santoso yang juga perwakilan Tim Pembela Suara Rakyat Anti Kriminalisasi mengatakan, Anggodo dilaporkan bersama tiga orang lain, yaitu Anggoro Widjojo, Putra Nevo A. Prayogo, dan David Angka Wijaya.

"Mereka diduga telah berusaha mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam pidana korupsi," kata Sugeng.

Menurut Sugeng, perbuatan itu adalah pelanggaran hukum, seperti diatur dalam pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Anggoro Widjojo telah ditetapkan sebagai tersangka. dalam kasus dugaan suap proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT).

Tim pembela menjelaskan, para terlapor diduga telah mempersulit upaya hukum yang dilakukan KPK dengan melarikan diri ke luar negeri dan berupaya menyuap serta bekerjasama sejumlah penegak hukum.

"Hal itu terungkap dalam rekaman pembicaraan yang diputar di Mahkamah Konstitusi," kata Sugeng.

Tim pembela juga meminta KPK untuk mengusut nama-nama penegak hukum yang disebut dalam rekaman pembicaraan dan diduga bekerjasama dengan terlapor.(ant/waa)


Sumber:
http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/7534-ari-muladi-diperiksa-kpk
Senin, 30 November 2009
Kembali Ke Atas Go down
 

KASUS: Cicak VS Buaya | KPK VS POLRI: Skandal Bank Century dan Keterlibatan Para Petinggi Negara RI

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas 
Halaman 2 dari 7Pilih halaman : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:Anda tidak dapat menjawab topik
FORKOM EKS MENWA UI ::  ::  :: -